Klikfakta.id, TERNATE– Pelaksanaan agenda rutin media briefing Torang Pe APBN Edisi Bulan Juli 2024 diselenggarakan di Aula KPKNL Ternate pada Rabu (31/7/2024).
Acara ini dihadiri oleh seluruh perwakilan instansi vertikal Kementerian Keuangan di Maluku Utara beserta media lokal di wilayah Kota Ternate.
Paparan dibuka oleh Tunas Agung Jiwa Brata, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara, yang mengungkapkan kondisi dan isu global yang perlu menjadi perhatian, mulai dari tekanan dan ketidakpastian pada perekonomian yang disebabkan oleh eskalasi konflik dan perang di Gaza, Palestina sehingga berpotensi pada melonjaknya harga komoditas, kerentanan rantai pasok, dan perlambatan ekonomi di beberapa negara.
Meskipun demikian, hingga akhir Juni 2024, aktivitas ekonomi domestik terjaga baik.
Inflasi domestik terkendali, namun kenaikan harga pangan perlu diantisipasi, sehingga upaya pengendalian harga pangan terus konsisten dilaksanakan.
Masuk ke kondisi regional Maluku Utara, kinerja positif APBN terus berlanjut dalam mendukung pemulihan ekonomi regional dan melindungi masyarakat di Maluku Utara.
Pada sisi APBN, hingga akhir Juni 2024, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp3.098,84 Miliar(61,82% dari target) dan mengalami kenaikan sebesar 58,45% (yoy) dengan kontribusi utama kenaikan pendapatan masih berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas.
Selaras dengan pendapatan negara, belanja negara juga mengalami kenaikan sebesar 8,19% (yoy) atau terealisasi sebesar Rp8.035,04 miliar (44,28% dari pagu belanja).
Tumbuhnya realisasi belanja didorong oleh kenaikan seluruh komponen Belanja Pemerintah Pusat dan kenaikan realisasi Transfer Ke Daerah (TKD) pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang signifikan.
Per akhir Juni 2024, TKD telah disalurkan sebesar 45,33% dari pagu.
Pada penyaluran TKD terdapat beberapa isu strategis yang muncul, antara lain: (i) terdapat sebanyak 4 (empat) dari 11 Pemda di Maluku Utara yang sudah salur DAU Spesific Grant Penggajian Formasi PPPK Tahun 2024, (ii) Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Utara belum melakukan Rekonsiliasi Pajak Pusat Semester II Tahun 2023 sebagai syarat salur DBH Pajak Triwulan I dan Triwulan II TA 2024, serta (iii) terdapat sebanyak 3 (tiga) Pemda (Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, dan Kabupaten Halmahera Timur) belum salur DAK Fisik Tahap I.
“Sedangkan pendapatan dan belanja daerah per akhir Juni 2024 menunjukkan kinerja yang masih perlu ditingkatkan. Realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp5.520,91 Miliar atau sebesar 35,41% dari pagu, naik 8,40% (yoy) yang didominasi oleh komponen dana transfer. Berbeda dengan pendapatan daerah, belanja daerah realisasinya justru mengalami penurunan sebesar 16,38% (yoy) atau terealisasi sebesar Rp4.203,82 Miliar (25,94% dari pagu),” tutur Tunas saat menjelaskan perkembangan kinerja APBD.
Selanjutnya, Tunas Agung Jiwa Brata menyampaikan kondisi perkembangan ekonomi di Maluku Utara, yaitu masih menguat dan menjadi tertinggi ke-2 baik secara nasional meskipun mengalami deselerasi dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya.
Kontribusi terbesar pertumbuhan berasal dari sektor industri pengolahan dan pertambangan.
“Berdasarkan data BPS, laju PDRB pada Kuartal I Tahun 2024 secara year on year tumbuh kuat sebesar 11,88% (yoy) meskipun secara kuartal mengalami kontraksi sebesar 2,71% (qtq),”.
” Melambatnya Pertumbuhan ekonomi disebabkan sektor-sektor yang menjadi penopang utama ekonomi mengalami deselerasi pertumbuhan akibat aktivitas hilirisasi nikel tidak semasif tahuntahun sebelumnya. Secara struktur, pertumbuhan masih didominasi industri pengolahan (dari sisi produksi),” ujarnya.
“Selanjutnya, sampai akhir Juni 2024, laju inflasi Maluku Utara tercatat sebesar 3,21% (yoy), menurun dari bulan sebelumnya, namun berada di atas inflasi nasional yang sebesar 2,51% (yoy). Kota Ternate mengalami inflasi sebesar 3,52% (yoy) dan Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 1,84% (yoy). Komoditas beras, cabai rawit, bawang merah, bahan bakar rumah tangga menjadi komoditas utama penyumbang inflasi Juni 2024 secara yoy,” jelasnya.
Dari sisi neraca perdagangan, surplus neraca perdagangan masih terus berlanjut dan berada pada angka USD520,66 Juta untuk Juni 2024 yang masih didominasi oleh komoditas ferronickel di Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan.
Selain ferronickel, ekspor Maluku Utara berasal dari oksida nikel, nikel matte, bijih besi, hasil perikanan, serta hasil perkebunan.
Dari sisi impor, impor bulan Juni 2024 tercatat sebesar USD339,21 juta yang sebagian besar berasal dari komoditas pembangunan smelter berupa mesin-mesin serta bahan baku mineral pembangkit listrik tenaga panas bumi.
Beralih ke indikator kesejahteraan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami tren penurunan pada tiga tahun terakhir. Per Februari 2024, TPT tercatat sebesar 4,16%, turun 0,44%dibandingkan dengan Februari 2023.
Sementara itu, meninjau sektor primer di Maluku Utara,tepatnya pada sisi kesejahteraan petani dan nelayan, Nilai Tukar Petani (NTP) secara gabungan pada Juni 2024 berada di angka 104,76 turun 1,79% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
Jika dirinci, pada Juni 2024, NTP Gabungan Tanpa Perikanan tercatat sebesar 105,13 naik 1,84% (mtm) dengan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang tercatat sebesar 99,10 naiksebesar 0,97% (mtm) yang terjadi karena kenaikan harga pada beberapa komoditas ikan.
Selanjutnya, terkait dengan isu strategis, Tunas Agung Jiwa Brata menyampaikan potensi pengembangan budidaya udang vaname di Maluku Utara.
Berdasarkan data statistik KKP, Maluku Utara menghasilkan 166,94 ton udang vaname pada tahun 2021. Produksi udang vaname berpusat di Halmahera Barat, Tidore Kepulauan, dan Pulau Morotai. Namun, produksi udang vaname mengalami penurunan permintaan pasar dan penurunan produksi dikarenakan curah hujan yang tinggi.
Atas hal tersebut, diperlukan kerja sama antara pemilik tambak udang Vaname, Dinas Kelautan dan Perikanan setempat, serta Balai Budidaya Udang untuk menyediakan anggaran budidaya khusus udang Vaname.
Untuk kedepannya, diharapkan udang Vaname dapat membuka peluang ekspor dengan panduan dari Klinik Ekspor oleh KPPBC Ternate.
Masuk ke Analisis Tematik, terkait dengan Policy Response Pemerintah dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki anggaran untuk menghadapi perubahan iklim di Maluku Utara.
Per Juni 2024, anggaran mitigasi perubahan iklim pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp4,09 M (46,53% dari target).
Secara umum realisasi anggaran mitigasi perubahan iklim telah berjalan positif. Begitu juga dengan anggaran adaptasi perubahan iklim pemerintah pusat terealisasi 61,50% dari target, yaitu sebesar Rp41,95M.
Fokus alokasi anggaran adalah untuk pembangunan irigasi dalam rangka memasok kebutuhan air tanaman dan menjamin ketersediaan air di musim kemarau, serta pembuatan bangunan pengendali banjir untuk memudahkan penanganan banjir apabila bencara tersebut melanda.
Selain itu, belanja juga diarahkan untuk peningkatan sistem dana untuk pengawasan DAS.
Sedangkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp144,56 juta dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Terakhir, Tunas menyampaikan bahwa secara umum perekonomian kembali tumbuh kuat pada kuartal I 2024.
Inflasi Juni 2024 kembali meningkat, namun tetap terkendali.
Dari segi fiskal, kinerja APBN Regional Maluku Utara hingga Juni 2024 terus tumbuh positif seiring dengan APBD Regional yang dapat lebih ditingkatkan lagi kinerjanya.
Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi dan pendapatan yang ada di daerah, inovasi-inovasi yang cemerlang perlu dilakukan diiringi dengan awareness terhadap pengaruh perubahan iklim serta inovasi-inovasi yang cemerlang dalam mengembangkan potensi yang ada di Maluku Utara.***
Editor : Armand