Oleh Mantan Ketum Forum Ukhuwah Mahasiswa Malut Semarang dan Alumni Universitas Ponegoro Semarang
Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, pada masa kepemimpinan Bupati Edi Langkara dan Wakil Bupati Abd. Rahim Ode Yani telah mengambil langkah yang sangat berani dengan mempertahankan pegawai honorer di daerah mereka.
Padahal kebijakan tersebut pada pemerintah pusat telah menetapkan penghapusan tenaga honorer.
Melalui Keputusan ini sudah mencerminkan bahwa kepemimpinan yang tegas dalam menghadapi tantangan dengan kebijakan nasional yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.
Pegawai honorer di Kabupaten Halmahera Tengah memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik.
Di daerah dengan keterbatasan sumber daya manusia seperti Halmahera Tengah, tenaga honorer menjadi bagian vital dalam operasional pemerintahan sehari-hari.
Kehadiran mereka (Elang-Rahim) telah membantu untuk menjembatani pada kesenjangan tenaga kerja dan telah memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan yang menjadi kebutuhan mereka.
Penghapusan tenaga honorer yang telah dirancang pemerintah pusat menimbulkan kekhawatiran besar di daerah.
Jika kebijakan ini diterapkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan lokal, Kabupaten Halmahera Tengah akan mengalami kekurangan tenaga kerja yang dapat berdampak negatif pada pelayanan masyarakat.
Bahkan ini sudah tentu bisa berujung pada penurunan kualitas layanan publik, yang akan merugikan masyarakat Halmahera Tengah.
Bupati Edi Langkara dan Wakil Bupati Abd. Rahim Odeyani memahami risiko ini dan mereka mengambil sikap yang berbeda. Mereka menolak kebijakan penghapusan tenaga honorer dengan alasan bahwa keberadaan tenaga honorer sangat penting bagi daerah mereka.
Hal ini menegaskan komitmen mereka untuk melindungi kepentingan masyarakat lokal dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
Meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Halmahera Tengah hanya berkisar sekira Rp. 600 hingga Rp. 700 miliar, pemerintah daerah tetap berkomitmen membiayai gaji tenaga honorer.
Mereka juga menegaskan bahwa daerah mampu menanggung beban tersebut tanpa harus membebani pemerintah pusat.
Langkah ini sudah tentu menunjukkan bahwa Halmahera Tengah memiliki kemampuan yang mandiri dalam mengatasi masalah tenaga kerja dan menuntaskan kemiskinan di daerahnya.
Namun langkah tersebut tidak hanya menyelesaikan masalah untuk ketenagakerjaan di daerah, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.
Pegawai honorer di Halmahera Tengah tidak hanya penting dalam konteks operasional pemerintahan, akan tetapi dapat memainkan peran kunci dan menjaga stabilitas ekonomi banyak keluarga di daerah tersebut.
Keputusan mempertahankan tenaga honorer juga memberikan rasa aman kepada pekerja honorer yang selama ini hidup tidak dalam ketidakpastian.
Mereka khawatir akan masa depan status kepegawaian mereka di tengah kebijakan nasional yang tidak berpihak kepada mereka.
Dengan keputusan itulah pemerintah daerah ini, mereka tetap bekerja dengan tenang dan berkontribusi kepada masyarakat.
Selain itu, kebijakan mempertahankan tenaga honorer bukan hanya soal administratif, tetapi juga merupakan bentuk penghargaan atas kontribusi besar yang telah diberikan tenaga honorer dalam membangun daerah.
Dengan melibatkan tenaga honorer, pemerintah Halmahera Tengah turut menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah mereka.
Penghapusan tenaga honorer juga akan berdampak pada keseimbangan sosial.
Banyak tenaga honorer yang telah lama mengabdi dan menjadi bagian integral dari komunitas di Halmahera Tengah.
Jika mereka diberhentikan, dampak sosialnya akan signifikan, mengingat kontribusi mereka tak ternilai bagi masyarakat.
Sikap yang diambil oleh Bupati Edi Langkara dan Wakil Bupati Abd. Rahim Odeyani adalah contoh kepemimpinan yang mendahulukan kepentingan rakyat.
Mereka menolak kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan lokal dan berani mengambil jalan yang berbeda hanya demi kesejahteraan masyarakat yang dipimpin mereka.
Dengan mempertahankan tenaga honorer dan menanggung beban gaji mereka, pemerintahan Halmahera Tengah menunjukkan bahwa otonomi daerah berarti mengelola sumber daya sesuai kebutuhan lokal.
Ini sejalan dengan prinsip desentralisasi, dimana daerah harus diberi ruang untuk menentukan kebijakan yang paling sesuai dengan kondisi mereka.
Kebijakan pemerintah Halmahera Tengah dalam mempertahankan tenaga honorer dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain.
Ini adalah contoh bagaimana sebuah daerah dapat mengambil keputusan yang berbeda dengan pusat namun tetap bertanggung jawab dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat lokal. ***.