Klikfakta.id, TERNATE -– Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara melaksanakan agenda rutin media briefing Torang Pe APBN Edisi Bulan Juni 2024 di Aula Gamalama, Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara pada Kamis 27 Juni 2024.
Acara dihadiri seluruh perwakilan instansi vertikal Kementerian Keuangan di Maluku Utara beserta media lokal di wilayah Maluku Utara, tepatnya Kota Ternate.
Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara, Muhammad Priandi mengungkapkan kondisi dan isu global yang perlu menjadi perhatian.
Diantaranya, tekanan dan ketidakpastian pada perekonomian yang disebabkan tingginya eskalasi konflik Rusia-Ukraina, krisis di Timur Tengah, dan friksi AS Tiongkok.
Selain itu, harga komoditas masih volatile, dipicu rantai pasok dan high demand. Tren harga minyak meningkat akibat tingginya permintaan dan ekspektasi market terhadap pasokan yang lebih ketat.
Di sisi lain, El-Nino memberi dampak gangguan pada proses panen komoditas pangan. Meskipun demikian, hingga Mei 2024, aktivitas ekonomi domestik terjaga dengan baik.
Dimana, inflasi domestik terkendali, walaupun kenaikan harga pangan perlu diantisipasi.
Oleh karena itu, upaya pengendalian harga pangan terus konsisten dilaksanakan.
Mengawali pemaparan, Muhammad Priandi mengungkapkan kondisi perkembangan ekonomi di Maluku Utara, dimana masih berdasarkan data Triwulan I Tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara masih menguat dan menjadi tertinggi ke-2 di Indonesia meksipun mengalami deselerasi dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya.
“Berdasarkan data BPS, laju PDRB pada Kuartal I Tahun 2024 secara year on year tumbuh kuat sebesar 11,88% (yoy) meskipun secara kuartal mengalami kontraksi sebesar 2,71% (qtq),”.
“Melambatnya Pertumbuhan ekonomi disebabkan sektor-sektor yang menjadi penopang utama ekonomi mengalami deselerasi pertumbuhan akibat aktivitas hilirisasi nikel tidak semasif tahuntahun sebelumnya. Secara struktur, pertumbuhan masih didominasi industri pengolahan (dari sisi produksi),” ujarnya.
“Kemudian, pada Mei 2024, laju inflasi Maluku Utara tercatat sebesar 3,27% (yoy),meningkat dari bulan sebelumnya dan berada di atas inflasi nasional yang sebesar 2,84% (yoy). Kota Ternate mengalami inflasi sebesar 3,62% (yoy) dan Kabupaten Halmahera Tengah sebesar1,72% (yoy). Komoditas beras, cabai rawit, bawang merah, bahan bakar rumah tangga menjadi komoditas utama penyumbang inflasi Mei 2024 secara yoy,” jelasnya.
Dari sisi neraca perdagangan, surplus neraca perdagangan masih terus berlanjut dan berada pada angka USD547,99 Juta untuk Mei 2024 yang masih didominasi oleh komoditas feronikel di Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan.
Selain ferronickel, ekspor Maluku Utara berasal dari oksida nikel, nikel matte, biji besi, hasil perikanan, serta hasil perkebunan. Dari sisi impor, Impor bulan Mei 2024 tercatat sebesar USD464,53 Juta yang sebagian besar berasal dari komoditas pembangunan smelter berupa mesin-mesin serta bahan baku mineral pembangkit listrik tenaga panas bumi.
Beralih ke indikator kesejahteraan, Nilai Tukar Petani (NTP) secara gabungan pada Mei2024 berada di angka 102,92 turun 1,19% poin jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
Jika dirinci, pada Mei 2024, NTP Gabungan Tanpa Perikanan tercatat sebesar 102,23 turun 1,26% (mtm) dengan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang tercatat sebesar 98,14 turun sebesar0,07% (mtm) yang terjadi karena penurunan harga pada beberapa komoditas ikan.
Masuk ke kondisi regional Maluku Utara, kinerja positif APBN terus berlanjut dalam mendukung pemulihan ekonomi regional dan melindungi masyarakat di Maluku Utara.
Pada sisi APBN, hingga Mei 2024, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp2.596,65 Miliar (51,84% dari target) dan mengalami kenaikan sebesar 56,93% (yoy) dengan kontribusi utama kenaikan pendapatan masih berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas.
Sejalan dengan pendapatan negara, belanja negara juga mengalami kenaikan sebesar 13,23% (yoy) atau terealisasi sebesar Rp6.664,95 Miliar (36,85% dari pagu belanja).
Tumbuhnya realisasi belanja didorong oleh kenaikan Belanja Pemerintah Pusat, tepatnya belanja pegawai dan barang serta kenaikan realisasi Transfer Ke Daerah (TKD) pada Dana Bagi Hasil (DBH).
Per Mei 2024, TKD telah disalurkan sebesar 38,28% dari pagu. Pada penyaluran TKDterdapat beberapa isu strategis yang muncul, diantaranya terkait dengan penyaluran DAU spesific grant penggajian formasi PPPK tahun 2024, rekonsiliasi pajak pusat Semester II Tahun 2023 sebagai syarat salur DBH Pajak Triwulan I dan II TA 2024, hingga penyaluran DAK Fisik Tahap I.
Dari ketiga isu tersebut, Kementerian Keuangan di Maluku Utara telah melakukan monitoring dan evaluasi, menghimbau, serta melakukan sosialisasi secara berkala baik secara online maupun on-site dalam menyelesaikan isu-isu yang ada.
Berlanjut ke APBD, per akhir Mei 2024, pendapatan dan belanja daerah menunjukkan kinerja yang masih perlu ditingkatkan.
” Realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp4.553,40 Miliar atau sebesar 29,21% dari target, naik 12,71% (yoy) yang didominasi oleh komponen dana transfer. Berbeda dengan pendapatan daerah, belanja daerah realisasinya justru mengalami penurunan sebesar 11,81% (yoy) atau terealisasi sebesar Rp2.939,81 Miliar (18,14% dari pagu),”tutur Priandi saat menjelaskan perkembangan kinerja APBD.
Untuk isu strategis, Muhammad Priandi menyampaikan perkembangan penyaluran KUR dan UMi Provinsi Maluku Utara. Sampai dengan Mei 2024, realisasi KUR tercatat sebesar Rp225,73 Miliar (3.818 debitur) dan tumbuh 80,61% (yoy) dengan dominasi dari sektor perdagangan besar dan eceran.
Untuk realisasi UMi, hingga Mei 2024 tercatat sebesar Rp1.186,90 juta (160 debitur) dengan kontraksi sebesar 16,03% (yoy).
Dalam mendukung pengembangan ekonomi di daerah, Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara mengangkat isu terkait potensi peningkatan produksi jagung di Provinsi Maluku Utara.
Sebagai salah satu komoditas pengganti beras, jagung dapat mengatasi permasalahan ketahanan pangan. Jika dibandingkan dengan regional Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara, produksi jagung Maluku Utara tahun 2023 menjadi yang tertinggi kedua setelah Provinsi Papua.
Tentunya ini menjadi sebuah angin segar bagi upaya peningkatan produksi jagung yang diiringi dengan Maluku Utara sebagai salah satu dari enam provinsi yang dipilih untuk peningkatan produksi jagung nasional.
Tentunya peningkatan produksi jagung ini memerlukan berbagai dukungan dari seluruh pihak.
Selain dari Pemerintah Daerah, diperlukan pula adanya Kerjasama antara perusahaan dengan para petani dalam menghasilkan produksi jagung yang lebih tinggi kuantitas dan kualitasnya sebagai bentuk Corporate Social Responsibility (CSR).
Salah satunya telah dilakukan oleh PT Antam Tbk (Antam) bersama dengan para petani di Kabupaten Halmahera Timur.
Melanjutkan concern Pemerintah terkait dengan perubahan iklim, pada kesempatan ini Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara menyampaikan policy response Pemerintah Daerah dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Berdasarkan data SINTESA, Kementerian Keuangan, pada tahun 2024, dari Pemerintah Pusat, terdapat anggaran mitigasi perubahan iklim sebesar Rp8.799,04 juta yang telah terealisasi Rp3.196,79 juta hingga Mei 2024 yang tersebar di Kementerian Perhubungan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Lembaga Penyiaran Publik RRI, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Tak hanya anggaran untuk mitigasi, terdapat pula anggaran adaptasi perubahan iklim sebesar Rp3.789,08 Juta dengan realisasi Rp2.028,17 Juta per Mei 2024 yang tersebar diKementerian Perhubungan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Sementara itu, dari Pemerintah Daerah terdapat anggaran terkait perubahan iklim Pemerintah Daerah sebesar Rp144,56 Juta untuk Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Program pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
“Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara memiliki misi ‘Membangun Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan’, dengan strategi pembangunan antara lain meningkatkan kualitas penutupan lahan terutama melalui kegiatan rehabilitasi lahan kritis, melakukan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan meningkatkan kualitas dan fungsi Daerah Aliran Sungai,” ungkapnya.
Pada kesempatan ini, Perwakilan Kementerian Keuangan juga menyampaikan isu lokal terkait dengan pengukuran tingkat kesejahteraan petani di Provinsi Maluku Utara. Dengan rata rata pendapatan petani Rp1,13 juta/orang/bulan dan konsumsi Rp6,3 juta/bulan/keluarga,sehingga terdapat kemungkinan pendapatan lain atau penggunaan hutang. Tak hanya rendahnya pendapatan, tingkat pendidikan petani juga sebagian besar masih rendah, yaitu 34,6%nya berpendidikan SD dengan jumlah pelatihan/training sangat terbatas. Dimana <5% petani yang mendapatkan pelatihan/training baik prakerja ataupun training lainnya.
Sebagai simpulan, Priandi menyampaikan bahwa secara umum, kinerja perekonomian Maluku Utara kembali tumbuh kuat pada kuartal I 2024 seiring dengan inflasi Mei 2024 yang Kembali meningkat meskipun tetap terkendali.
Dari segi fiskal, kinerja APBN Regional Maluku Utara hingga Mei 2024 terus tumbuh positif seiring dengan APBD Regional yang dapat lebih ditingkatkan lagi kinerjanya.
Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi dan pendapatan yang ada di daerah, perlu adanya pengembangan potensi yang ada di daerah melalui inovasi dan kebijakan yang berkualitas.
Tak hanya itu, dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim serta adaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi.
” Peran fiskal, melalui APBN dan APBD sangat strategis guna memberikan stimulus terhadap sektor-sektor terdampak agar kembali pulih dan berkontribusi lebih ke dalam perekonomian,” tutupnya mengakhiri kegiatan Torang Pe APBN Edisi Juni 2024 di hadapan paramedia.(red)