Klikfakta. Id, HALUT– KPPN Tobelo berkolaborasi dengan KPP Tobelo dan BPS Kabupaten Halut menggelar Forum Konsultasi Publik dirangkaikan dengan Publikasi Data APBN dan Perekonomian secara hybrid di Aula KPPN Tobelo, pada Rabu 14 Agustus 2024.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan melalui pelibatan aktif publik (meaningful participation) dalam penyusunan maupun penyempurnaan Standar Pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta sebagai bentuk Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara serta keterbukaan informasi pengelolaan APBN.

Sebagai narasumber pada kegiatan ini yaitu Kepala KPPN Tobelo Atik Purnomo, Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Tobelo Aan Yulianto, serta Arifin M. Kahar selaku Kepala Badan Pusat Statistik Halmahera Utara.

Kepala KPPN Tobelo Atik Purnomo pada pembukaan materinya menyampaikan realisasi belanja belanja sampai dengan 31 Juli 2024 yang disalurkan melalui KPPN Tobelo mencapai Rp1.920,79 miliar (49,02% dari pagu).

Kemudian untuk realisasi belanja transfer ke daerah untuk pemda Halut mencapai Rp499,14 miliar, Pemda Haltim mencapai Rp585,29 miliar, dan Pemda Pulau Morotai mencapai Rp406,63 miliar.

Selanjutnya, Atik menyampaikan beberapa isu strategis yaitu penyerapan anggaran dalam lingkup kerja KPPN Tobelo masih tergolong rendah maka satker didorong agar melakukan akselerasi penyerapan anggaran sehingga tidak menumpuk di akhir tahun.

Selain itu, Atik juga menyampaikan bahwa masih rendahnya literasi keuangan berdampak pada kurangnya minat satker dalam implementasi digitalisasi pembayaran berupa penerapan Kartu Kredit Pemerintah, Digipaysatu, dan CMS dalam membelanjakan APBN yang dikelola.

Pada penutupan paparannya Atik Purnomo menyampaikan semua layanan yang diberikan KPPN Tobelo GRATIS (tidak dipungut biaya apapun).

Materi kedua tentang Penerimaan Perpajakan disampaikan oleh Aan Yulianto selaku Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Tobelo.

Salam pemaparannya Aan menyampaikan realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan Juli 2024 di wilayah Kabupaten Halurlt, Haltim, Halbar dan Pulau Morotai secara total sudah mencapai Rp357,15 miliar.

Penerimaan Perpajakan ini masih sangat bergantung pada pertambangan dan penggalian (Rp134,82 miliar) serta administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib (Rp113,29 miliar).

Pemerintah terus berupaya meningkatkan potensi penerimaan pajak, salah satunnya melalui edukasi kewajiban perpajakan kepada masyarakat luas/publik.

Materi terakhir tentang Rilis Data Kemiskinan disampaikan oleh Arifin M. Kahar selaku Kepala BPS Halmahera Utara.

Dalam pemaparannya Arifin menyampaikan jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Halmahera Utara tahun 2024 sebesar 9,48 ribu jiwa atau 4,71%, naik 300 jiwa dari tahun sebelumnya.

Adapun indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Halut tahun 2024 sebesar 0,48 dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,07.

Indeks Perkembangan Harga (IPH) rata-rata 20 komoditas pangan terpilih mengalami lonjakan signfikan pada Bulan Maret 2024.

” Artinya, secara rata-rata terjadi inflasi pada 20 komoditas pangan sepanjang Bulan Maret 2024,”ujarnya.

Setelah pemaparan materi, dilaksanakan tanya jawab dan diskusi yang diikuti secara antusias oleh seluruh peserta acara.

Acara ditutup dengan pemberian penghargaan bagi satuan kerja berkinerja terbaik lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Tobelo periode penilaian semester I 2024 dengan beberapa kategori yaitu Nilai IKPA tertinggi (Pagu di Atas 3 miliar rupiah), nilai IKPA tertinggi (Pagu di bawah 3 miliar rupiah).

Jumlah transaksi DIGIPAY terbanyak, jumlah transaksi CMS terbanyak, realisasi transaksi KKP tertinggi, dan laporan keuangan terbaik. (red) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *