Klikfakta.id, TERNATE —Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menantang Gubernur Malut terpilih pada Pilkada serentak 2024 untuk menertibkan para pejabat Pemprov Malut yang kerap malas berkantor di Ibu Kota Sofifi, dan lebih banyak memilih memusatkan agenda-agenda pemerintah provinsi di Kota Ternate.
“Berani nggak para calon kepala daerah, jika hari ini dilantik, langsung memaksa pejabat itu agar tidak lagi berkantor di Kota Ternate, dan dipaksa kembali masuk ke Sofifi, ” tegas Margarito yang dihadirkan sebagai pembicara, pada acara Diskusi Publik dalam rangka memperingatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12 Komunitas jarod, yang digelar di Kelurahan Stadion Ternate, Sabtu 14 September 2024.
Menurut Margarito, jika sikap tegas seperti ini disampaikan maka sudah tentu akan mengakibatkan sejumlah pejabat di Pemprov merasa tak nyaman hingga melakukan aksi protes.
Tapi itulah sebagai pemimpin, langkah tersebut perlu diambil agar bisa menstabilkan pemerintahan.
“Sekali lagi berani nggak? Karena ini yang menjadi problem masalah, maka pemimpin harus menertibkan semua, walaupun mendapat perlawanan dari mereka. Kendati kacau dan macet bahkan mogok sekalipun harus tetap ditertibkan,” ujarnya.
Menurut Margarito, maluku utara tidak harus dibangun, karena dengan hanya bisa mengandalkan retorika-retorika belaka.
Maluku Utara membutuhkan pemimpin kepada orang-orang yang tegas untuk membereskan persoalan persoalan di Provinsi ini.
Terutama persoalan teknis, seperti disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Pemerintah Provinsi Maluku Utara, tak hanya itu bahkan dengan persoalan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan serta kesehatan dan infrastruktur.
“Jadi kalau kita mau membangun Maluku Utara tidak bisa hanya dengan komunikasi sana sini, atau seperti ao ao ao saja,” tegas Margarito dengan sapaan akrab Ko Ito.
Margarito meminta kepada pemilih di Maluku Utara agar tidak memilih para calon pemimpin kedepan itu dengan menggunakan otak dan akal sehat untuk menentukan pilihan dalam memilih Gubernur bukan karena ada pendekatan identitas.
Ia bahkan menyentil jika ada orang yang sakit berobat ke rumah sakit dan pihak rumah sakit tidak menanyakan pasien itu asalnya mana, apa sukunya, dan agamanya, tidak ada pertanyaan seperti itu, karena tugas petugas itu harus melayani, dokter, obat peralatan harus ada.
Karena itu dia menegaskan kepada para tamu undangan dan para bakal calon kepala daerah, baik Gubernur, Wali Kota , Bupati, bahwa persoalan di Maluku Utara adalah masalah pemimpin dan kepemimpinan bukan masalah rakyat yang disalahkan.
“Karena pada pilkada sebelumnya kita sudah berkelahi dijalan-jalan dengan mengatasnamakan suku ini suku itu, dari sini, dari situ, sekarang apa yang kita dapat, hancur semua aja ko, dan keadaan kita seperti ini sudahlah,” tukasnya.
“Untuk sekarang jangan lagi ada yang berkelahi karena identitas, kita harus pilihlah pemimpin yang berkapasitas untuk membereskan semua persoalan yang kita hadapi saat ini, ” tukasnya. ***
Editor : Armand
Penulis : Saha Buamona