Klikfakta. Id, TERNATE– Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Aisyah Lailiyah bertindak sebagai narasumber pada Rapat Koordinasi Persiapan Pencalonan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara.
Turut hadir sebagai narasumber yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) Malut, Pengadilan Tinggi Malut, Dinas Kesehatan Malut, KPPN Malut, dan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Malut.
Aisyah dalam pemaparannya substansi kewarganegaraan dalam konteks pencalonan pemilihan serentak, menyampaikan materi perihal mekanisme pengajuan surat keterangan status kewarganegaraan bagi calon peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), prinsisp-prinsip kewarganegaraan, hilangnya status kewarganegaraan, tata cara dan syarat permohonan kewarganegaraan, serta prosedur pengajuan surat keterangan Status kewarganegaraan ke Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Kemenkumham.
“Kanwil Kemenkumham Malut siap bekerja sama dan menjalin sinergi dan komunikasi bersama KPUD Provinsi dan Kab/Kota di wilayah Maluku Utara dalam menyukseskan persiapan pencalonan pemilihan serentak,” ungkap Aisyah, Senin (12/8/2024).
Dukungan Kanwil Kemenkumham Malut, ungkapnya, berupa layanan administrasi hukum umum, khususnya dalam hal diperlukan surat keterangan terkait status kewarganegaraan.
“Termasuk bagi warga negara Indonesia yang ikut calon peserta Pilkada yang telah selesai menjalankan hukuman pidana penjara,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota KPUD Malut menyampaikan, selain kebutuhan pengajuan Surat Keterangan Status Kewarganegaraan, dan calon peserta Pilkada jika ada yang pernah menjalani hukuman penjara, juga harus menyerahkan surat keterangan dari Kanwil Kemenkumham Malut yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah selesai menjalankan hukuman di Lapas/Rutan di wilayah Malut.
Kakanwil Kemenkumham Malut Ignatius Purwanto secara terpisah mendukung kerja sama antara KPUD dan Kanwil Kemenkumham Malut dalam menyukseskan persiapan pencalonan Pilkada 2024.
Hal itu, ujar Purwanto merupakan upaya menjalin sinergi guna menyeleksi WNI terbaik yang bersaing untuk menjadi pemimpin di daerah. (hms/red)