Klikfakta.id, HALTENG– Sejumlah warga masyarakat Desa persiapan Lukulamo, Kecamatan Weda Tengah kesal, serta menuding mantan Penjabat Bupati Halmahera Tengah (Halteng), Ikram M. Sangaji adalah sosok pemimpin yang ingkar janji alias pembohong.
Hal itu, disampaikan oleh beberapa warga yang hadir dalam kampanye terbatas Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Halteng nomor urut 2, Edi Langkara dan Abd. Rahim Odeyani (Elang-Rahim)di Lukulamo pada Sabtu 5 Oktober 2024 kemarin.
Salah seorang warga, Hasim Nurdin menuturkan sejumlah kebohongan yang dilakukan oleh mantan Pj Bupati, Ikram M. Sangaji adalah menjanjikan warga desa Waibulan terkait dengan pelebaran jalan raya untuk dibuat 2 jalur.
Akan tetapi janji tersebut sampai saat ini tidak pernah ada dan tak kunjung direalisasi hingga masa jabatan Ikram alias IMS selaku Pj. bupati Halteng selesai.
“Dia (Ikram) datang deklarasi dengan warga dan mengatakan akan kasih lebar jalan untuk dibuat 2 jalur. Namun nyatanya tidak pernah bikin sampai saat ini. Betul ka tarada? Tanya Hasim ke warga yang hadir saat kampanye”, warga pun menjawab “Dia pambafoya” dengan nada kesal.
Hasim juga mengatakan kebohongan lainnya yang dilakukan oleh IMS itu menyangkut dengan permasalahan sampah yang programnya hingga saat ini dinilai gagal.
Misalkan, kata Hasim program CCTV yang dijanjikan kepada warga akan memasang disetiap tempat-tempat pembuangan sampah, guna untuk mengawasi para warga membuang sampah sembarangan yang juga tak kunjung dibuktikan.
“Sehingga dijumpai terjadi tumpukan sampah disejumlah sudut pemukiman warga. Bahkan sampai saat ini tidak ada bukti,” tukasnya.
Hasim mengajak warga Lukulamo untuk berkomitmen memenangkan paslon Elang–Rahim di Pilkada pada 27 November 2024, demi harga diri fagogoru. Untuk itu pilkada 2024 ini bukan sekedar memilih pemimpin, akan tetapi melahirkan pemimpin fagogoru.
“Saya minta kepada warga, agar tidak terbuai dengan janji manis pembuatan KTP, pemberian insentif untuk ibu hamil dan lansia. Sebab, jalan aspal yang kalian nikmati saat ini adalah buah tangan dari Elang-Rahim,” pungkasnya.
“Karena, mereka berdua yang menjadi pemimpin dengan hati nurani. bukan soal orang luar atau orang kampung, tapi wibawah dan harga diri anak negeri tidak boleh ditawar-tawar”, tegasnya.
Lain hal dengan yang disampaikan oleh salah satu warga Desa Lukulamo, Olven Saidi. Pasalnya Ia mengaku sudah kurang lebih 20 tahun tinggal menetap di Desa persiapan Lukulamo, rumahnya tidak pernah terendam banjir.
Tapi semenjak IMS menjadi Pj. Bupati Halteng, tidak pernah memperhatikan soal normalisasi sungai Kobe yang dekat dekat Lukulamo.
Sehingga, saat bencana banjir terjadi pada beberapa bulan lalu, rumahnya juga terendam banjir.
“Pokoknya ini saya panggil Pak Bupati sudah, karena su menang tinggal saja lantik. Saya minta liat kami pak Bupati, karena kami disini paling menderita,” ucapnya yang diteriaki simpatisan dan pendukung betul-betul.
Jadi yang diminta warga masyarakat Lukulamo ke pasangan Elang-Rahim setelah dilantik, tolong perbaiki sungai Kobe biar masyarakat bisa senang, dan tidak berpikir akan banjir lagi.
“Dan satu lagi kami minta agar segera buat jalan belakang demi keselamatan warga,” pintanya dihadapan Paslon Elang-Rahim.
Padahal sebelumnya pada saat ikram pertama menjabat sebagai Pj. Bupati Halteng pernah lakukan suatu acara yang dinamakan denga kick off, tanda dimulainya pekerjaan normalisasi sungai Kobe.
“Tetapi ternyata hingga saat ini tdk ada tanda tanda pekerjaan, apakah ini bukan pembohongan kepada warga masyarakat Lukulamo,” katanya.
Menanggapi hal tersebut calon Bupati Halteng Edi Langkara mengatakan bahwa normalisasi sungai itu dalam rangka untuk mencegah terjadinya banjir, agar tidak lagi banjir sampai ke rumah warga seperti beberapa bulan lalu itu.
Untuk itu, ia meminta kepada masyarakat dengan kesadaran semua pihak.
“Karena banjir ini mengancam warga masyarakat Halteng, pemerintah harus mengambil langkah dengan cepat, bukan bilang nanti komunikasi sana sini, karena daerah mempunyai uang besar kok, beda jikalau daerah tidak mempunyai uang,” cetusnya.
Struktur anggaran negara diatur pada setiap tahun, akan tetapi disaat yang sama karena warga masyarakat lagi terdesak dan membutuhkan, anggaran hampir kurang lebih Rp2 triliun itu harusnya dialokasikan.
“Misalkan membutuhkan Rp 50 miliar normalisasi sungai, mengapa tidak dianggarkan saja, karena kepentingan ummat banyak ini, dan itu hanya pada pemimpin daerah yang memahami, jikala daerah dalam keadaan darurat,” ujarnya.
Dan untuk jalan Elang sapaan akrab Edi Langkara mengatakan bahwa pada waktu kepemimpinan Elang-Rahim itu sudah membuat perencanaan yang datang dari ITB, bagaimana untuk pengalihan status jalan dari gunung tabalik ini melewati bawah.
“Kami sudah buat perencanaan jalan tabalik itu melewati bawah, dengan anggaran Rp. 2 miliar, untuk statusnya, artinya kemauan politik, kami sudah lakukan haya karena waktu itu batas periode berakhir,” ujarnya.
Walaupun jalan di gunung tabalik itu kewenangannya pemerintah pusat, akan tetapi yang mengalami adalah warga masyarakat Halmahera Tengah, maka lahirlah Rp2 miliar untuk buat perencanaan.
“Saya sudah lakukan, waktu itu saya lawan Kadis PUPR, karena dia bilang itu balai pusat punya kewenangan, betul tapi yang korban adalah warga kita, kenapa kita tunggu,” pungkas Elang.
Elang mengaku sebagai pejabat yang ditugaskan di daerah dan mempunyai kewenangan terbatas, tetapi dengan keadaan mendesak maka kewenangan itu akan ditambah, yang dinamakan diskresi.
“Itu hanya administrasi melaporkan, karena kita adalah pejabat yang mengawal regulasi undang-undang di daerah, masa rakyat kita tiap minggu korban sampai meninggal, kenapa harus tunggu APBN,” tegasnya yang diteriaki lanjutkan dua periode. ***
Editor : Armand
Penulis : Saha Buamona