Klikfakta. Id, TERNATE– Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut), Andi Taletting Langi menegaskan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenkumham Malut menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.
Netralitas ASN merupakan komitmen yang patut dilaksanakan seluruh jajaran Kemenkumham Malut, mengingat pesta demokrasi melalui pilkada saat ini tengah berlangsung sampai waktu pemilihan di bulan November.
“Saya tegaskan kepada seluruh ASN Kemenkumham Malut untuk menjaga netralitas ASN jelang pilkada,” tegas Andi Taletting Langi saat memberikan pengarahan apel pagi dihadiri Pimti Pratama, Pejabat Administrasi, JFT/JFU dan PPNPN, di halaman utama kanwil, Rabu (25/9/2024).
Andi Taletting Langi menambahkan, netralitas ASN merupakan hal yang perlu terus dijaga dan diawasi, agar pemilu/pemilihan calon gubernur, walikota, maupun bupati di wilayah Malut dapat berjalan secara jujur (fairplay).
Selain itu, Andi Taletting Langi juga menyampaikan pentingnya kesiapan dalam penyelenggaraan setiapan tahapan seleksi calon ASN di lingkungan Kanwil Kemenkumham Malut.
Mengingat saat ini, seleksi memasuki tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), sebelum nantinya ke tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
Profesionalisme ASN dalam pelaksanaan seleksi CASN yang transparan dan akuntabel jadi poin penegasan Andi Taletting Langi kepada jajaran.
Dirinya menegaskan akan menindak tegas jika terdapat ASN yang melakukan praktik di luar ketentuan dalam pengadaan CASN.
“Saya tegaskan, bahwa pengadaan CASN harus dilaksanakan secara transparan dan profesional sesuai dengan peraturan yang sudah berjalan,” terangya.
Hal tersebut sebagai bentuk menjaring talenta-talenta Insan Pengayoman yang memiliki kompetensi dan keahlian sesuai yang dipersyaratkan berdasarkan formasi jabatan.
Dalam arahannya, Andi Taletting Langi turut mengingatkan jajaran untuk dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas sesuai rencana aksi perjanjian kinerja dan target kinerja.
Akselerasi realisasi anggaran didorong agar dapat dilaksanakan sesuai target serta berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. (hms/red)