Klikfakta.id, TIKEP– Kakanwil Kemenkumham Malut Ignatius Purwanto mendukung kegiatan verifikasi Lapangan data Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM) di lingkungan satker Malut.
Kegiatan monev yang dilaksanakan Bidang Hak Asasi Manusia, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM tersebut guna memastikan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IPK-IKM.
Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Malut, Burhani Hadad di dampingi Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Erni Rumasoreng. Kunjungan Tim ini di terima langsung oleh Kepala Bapas Kelas II Tidore, Apriyani.
Kegiatan Monev IPK/IKM untuk satker di wilayah Kota Tidore ini dilaksanakan di Bapas Kelas II Tidore yang turut diikuti oleh operator yang mengampu tugas terkait dari Rutan Kelas IIB Soasio.
Selama verifikasi lapangan, dilakukan diskusi terkait kendala yang dialami serta evaluasi terhadap data yang telah dikumpulkan.
Data-data tersebut dianalisis untuk mendapatkan informasi tentang tingkat korupsi, kepuasan masyarakat, dan integritas organisasi di UPT.
Selanjutnya hasil evaluasi akan digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan rekomendasi untuk peningkatan kinerja.
Kabid HAM, Burhani dalam arahannya menyampaikan pesan Kakanwil Kemenkumham Malut Ignatius Purwanto bahwa pentingnya konsistensi jumlah Responden dalam Survei IPK-IKM, karena penilaian survei IPK-IKM ini menjadi salah satu komponen penilaian untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani(WBBM).
Lebih lanjut, ia juga berpesan agar selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat maupun stakeholder agar penilaian survei ini mendapatkan nilai yang bagus.
“Kanwil Kemenkumham Malut selaku koordinator wilayah akan terus berkoordinasi dengan UPT apabila terdapat kendala-kendala yang nantinya dihadapi dalam pelaksanaan survei di wilayah,” pungkasnya.(hms/red)
Komentar