Klikfakta. id, HALTENG– Warga di Trans Kobe, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, menyampaikan keluhan terkait ulah Kades Woejerana, Mat Latuconsina yang dinilai merugikan warga.
Keluhan tersebut disampaikan ke calon bupati Edi Langkara saat menggelar blusukan di Sp2 Trans Kobe, desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah pada Jumat 04 Oktober 2024 malam.
Salah satu warga dihadapan Edi Langkara dan rombongan, menyesalkan sikap kades, Mat Latuconsina yang diduga kuat menjual lahan milik warga secara sepihak.
“Kami masyarakat disini sesalkan itu masalah lahan R , karena selama ini tidak ada koordinasi dengan masyarakat secara keseluruhan, ” ucapnya.
” Akan tetapi, hanya mereka pemerintah desa dengan sebagian warga, dan membuat keputusan untuk bikin tanggul,” sesalnya.
Dari pihak PT. Industri Weda Bay Industrial Park (IWIP) kata dia, oleh masyarakat saat itu, mempertanyakan kenapa pembuatan tanggul di lahan R harus desa yang tanggung jawab.
Karena maunya masyarakat kalau memang lahan tersebut diuangkan maka dibagi secara keseluruhan dengan merata.
“Pembuatan tanggul itu ada yang tanggungjawab, karena masyarakat di Desa Woejerana mendapat bencana banjir itu ulah dari perusahaan, dan itu diakui oleh pihak PT. IWIP akan bikin tanggul,” tandasnya.
“Akan tetapi lahan itu kami warga disini menduga kuat Kades Mat Latuconsina secara diam-diam telah menjual tanpa kami masyarakat secara keseluruhan mengetahui, tapi hanya sebagian saja,” lanjutnya.
Dia juga mengakui ada lahan milik pribadinya juga yang menjadi kendala.
Karena pihak perusahaan meminta dengan harga Rp.2500 per meter. Akan tetapi permintaan tersebut ditolak, karena lahan tersebut sudah berisi tanaman. Namun tanamannya tidak dibayar.
“Kalau itu lahan kaplingan yah biar sudah harga Rp2500, tapi ini saya mengisi tanaman dari sejak tahun 2024, apalagi kehidupan kami sekeluarga ada ditanaman itu, ” tukasnya.
Dirinya mengaku pernah diundang oleh pihak Kecamatan Weda Tengah, akan tetapi tidak bertemu langsung dengan manajemen, lalu bertemu Suratman selaku pihak eksternal.
“Padahal kami minta untuk negosiasi masalah harga itu harus dengan pihak manajemen, bukan eksternal, karena eksternal tugasnya hanya bagian pengukuran, bukan bayar membayar,” cetusnya.
Disatu sisi lanjut dia, Camat Weda Tengah, Ilham Suud juga mengatakan bawah lahan itu tetap dengan harga Rp2500.
Dimana, atas nama masyarakat desa Woejerana sangat kecewa dengan Camat Weda Tengah dan Kades Mat Latuconsina.
“Karena camat dan kades, lebih dulu membela pihak perusahaan, tapi kami masyarakat mereka tidak membela, kami sudah menginginkan Kades Mat Latuconsina itu turun dari jabatan sebagai Kades,” sesalnya yang diteriaki masyarakat memang betul kami kecewa.
Bahkan dia mengaku hal ini terjadi pada masa kepemimpinan Pj. Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sangadji. Pihaknya menyatakan pada saat itu ingin bertemu dengan Pj. Bupati.
“Tapi karena kami melihat video warga Gemaf bertemu Pj. Bupati, yang viral itu langsung kami juga takut bertemu, dari kami takut untuk ketemu pak bupati,” ucapnya dengan nada yang sedih.
“Kami merasa bahwa yang banyak orang saja dapat bentak dan diusir seperti begitu, apalagi kami yang hanya satu dua orang, kami masyarakat akan takut lah kalau pimpinan kita seperti itu, polisi saja kami takut apalagi Bupati,” tambahnya lagi.
Dihadapan Elang, dia juga menyatakan Kades Mat Latuconsina tidak tinggal di Desa Woejerana, karena kalau masih tinggal di desa sudah pasti akan memperhatikan masyarakat.
“Karena biasanya ada kerja swadaya masyarakat (kerja bakti) di Desa, tapi semenjak Kades Mat Latuconsina ini menjabat sudah tidak ada lagi yang namanya kerja bakti,” sebutnya.
Mereka menduga arah politik Kades Mat Latuconsina kepada Cabup Ikram M. Sangadji. Karena kalau tidak kesitu, maka dia (Kades) akan setengah mati.
“Setengah matinya, karena waktu itu saya menduga calon Bupati Ikram M. Sangadji menghubungi dia (kades) terkait tenti, untuk pakai kampanye yang diduga secara gratis,”benernya.
Tenti tersebut, dia menyebut miliknya sendiri, karena tidak ada tenti untuk masyarakat desa Woejerana, bahkan masyarakat disini sangat heran karena tidak ada tenti milik desa.
“Padahal untuk tenti sudah tentu akan membantu kami masyarakat disini, tapi akhirnya setiap masyarakat jika ada acara harus menyewa tenti milik kades dengan harga per satu unit Rp 800.000 sebanyak tiga unit, ” pungkasnya. ***
Editor : Armand
Penulis : Saha Buamona