20 Persen ADD dan DD Setiap Desa di Halbar Diperuntukan Dukung Ketahanan Pangan, Yoram: Jangan Disalahgunakan

banner 120x600

Klikfakta. id, HALBAR– Ketua komisi I DPRD Halmahera Barat, Maluku Utara, Yoram Uang mengingatkan kepada pemerintah desa di Halbar agar dalam penggunaan alokasi dana desa( ADD) maupun dana desa( DD) tahun anggaran 2025 agar benar- benar tepat sasaran.

Penegasan tersebut menindaklanjuti ketentun terbaru terkait penggunaan ADD dan DD sebesar 20 persen, yang diperuntukan mendukung program ketahanan pangan disetiap desa.

banner 325x300

Yoram menegaskan, ploting anggaran sebesar 20 persen dari ADD dan DD untuk mendukung program ketahanan pangan disetiap desa ini, mengacu pada Permendes Nomor 2 Tahun 2024, dan Keputusan Menteri Desa ( Kepmendes ) nomor 3 Tahun 2025, Tentang Petunjuk Penggunaan Dana Desa

” Aggaran dana desa 20 persen untuk ketahanan pangan ini jangan disalah gunakan, kami sudah sampaikan ke Dinas DPMPD agar di teruskan ke Camat kemudian di sampaikan ke kepala-kepala desa, agar pemanfaatan itu benar-benar menjadi hibah ke BUMDes, ” tegasnya, usai menggelar rapat pada Selasa 4 Februari 2025 kemarin.

Terkait ketentuan terbaru tersebut ujar politisi partai Demokrat ini, telah ditindaklanjuti oleh komisi I melalui rapat dengar pendapat( RDP) bersama mitra kerja pemerintah daerah Halbar.

Waketum DPP Apdesi ini juga menambahkan, dengan pemanfaatan 20 persen anggaran tersebut sesuai ketentuan akan menjadi hibah ke BUMDes.

Dimana, kalau BUMDes itu belum berbadan hukum, maka bisa melalui koperasi dalam desa, atau dalam tim pengelola kegiatan dalam desa, agar dapat mengelola ketahanan pangan tersebut

” Jadi ketahanan pangan 20 persen itu bukan untuk membeli makanan dan menyuport ke sekolah-sekolah agar bisa makan siang gratis,” imbuhnya.

Ia mengatakan bahwa, anggaran ketahanan pangan itu sudah di APBN yang kurang lebih 72 triliun.

” Yang di desa 20 persen itu di gunakan untuk bagaimana menggali potensi di desa, dan mendukung program makan gratis yang mungkin kedepannya bahan baku makan siang gratis itu di ambil dari hasil yang di kelola oleh BUMDes, koperasi atau TPK, ” sebutnya.

” Agar ketahanan pangan yang merupakan program asta cita dari presiden ini benar-benar bisa terwujud, ” pungkasnya. ***

Editor    : Armand

Pewarta : Riko Noho

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You cannot copy content of this page