Klikfakta. id, TERNATE-– Kepolisian daerah (Polda) Maluku Utara (Malut) menggelar rapat kesiapan pengamanan pelantikan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota terpilih dari hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 November 2024 lalu yang akan dilantik pada 20 Februari 2025.
Rapat yang berlangsung pada Senin 17 Februari 2025, melalui zoom di aula Kieraha Polda Malut, dipimpin Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M. Napiun diwakili oleh Direktur Samapta Polda Malut, Kombes Pol. Sukron, dihadiri sejumlah pejabat utama dan para Kapolres jajaran.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Samapta Polda Malut menekankan beberapa poin penting terkait dengan pelaksanaan pengamanan untuk pentingnya kesiapsiagaan dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan.
“Perkembangan budaya dan isu-isu yang berkembang harus terus kita antisipasi, terutama menjelang pelaksanaan pelantikan kepala daerah nanti. Kami tidak ingin ada gangguan yang merusak ketertiban,” ujar Sukron.
“Dan Saya berharap agar semua yang telah disampaikan dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh seluruh pihak terkait untuk menjaga situasi yang aman dan kondusif, ” pintanya.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bagian Operasi (Karo Ops) Polda Malut, Kombes Pol Anjas Gautama Putra, dalam kesempatan yang sama, menekankan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan arahan terkait sistem teknis pelaksanaan pelantikan pada 20 Februari nanti.
Ia juga menyoroti bahwa meski situasi di wilayah hukum Polda Malut masih kondusif, namun pihak kepolisian harus tetap waspada.
“Walaupun pelantikan akan dilaksanakan di Jakarta, pengamanan di daerah tetap dilaksanakan dengan baik. Kami meminta agar seluruh Polres yang ada dapat melaksanakan langkah-langkah antisipasi terhadap euforia massa pemenang pada 20 Februari nanti,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar pengamanan melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama dan adat. Intelijen diminta untuk melaksanakan operasi cipta kondisi guna menghindari ketegangan di masyarakat.
Sebagai persiapan, mulai tanggal 17 Februari hingga 10 hari ke depan, seluruh jajaran Polres di Maluku Utara diminta untuk menjalankan Operasi Pekat, dan fokus pada pencegahan peredaran minuman keras (miras).
Pengawasan juga dilakukan terhadap jalannya sidang sengketa pilkada yang digelar di jakarta, khususnya untuk Polres Taliabu dan Halmahera Utara.
“Kegiatan rapat ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan personel dalam menjaga kelancaran pelantikan kepala daerah terpilih pada Pilkada Serentak 2024,” pungkasnya. (hms/red)
