Klikfakta. id, TERNATE– Kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) yang menganggarkan pembangunan gedung asrama bagi Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara, melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah( APBD) tahun anggaran 2024, patut dipertanyakan.
Pasalnya dengan keterbatasan APBD Haltim dan kepentingan pembangunan yang masih banyak, kiranya kebijakan tersebut sangat tidak populis karena menguras anggaran bukan untuk kepentingan publik.
Sementara dilain sisi, keluhan para mahasiswa yang sementara menempuh pendidikan disejumlah perguruan tinggi di Kota Ternate terkesan diabaikan.
Permintaan pembangunan talud misalnya, yang disampaikan oleh para mahasiswa ke pemkab haltim terkesan bukan kebutuhan mendesak.
Sementara usulan pembangunan talud tersebut sangat dibutuhkan, mengingat kondisi asrama mahasiswa yang terletak di Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate terancam abrasi.
Kaitan dengan keluhan tersebut, Ketua Sentral Organisasi Pelajar Mahasiswa Indonesia Halmahera Timur( SIOPMI), Asiadi S. Ladim, yang ditemui awak media di asrama mahasisa haltim yang berada di Kelurahan Jambula, Ternate Pulau, mengaku, keluhan tersebut juga telah disampaikan ke Pemda, hanya saja tak kunjung diakomodir.
” Asrama mahasiswa Haltim yang ada di Kelurahan Sasa letaknya itu di pinggir kali mati, dan kurang lebih 2 meter lebih harus di bangun talud kalau tidak bisa terjadi abrasi. Keluhan ini sudah disampaikan ke Pemda, tapi belum diakomodir, “terang Asiadi, Rabu(19/2/2025) kemarin.
Belum lagi lagi pasokan air bersih di asrama mahasiswa di Jambula yang tidak lancar, ditambah kondisi bangunan asrama yang sebagian plafonnya sudah rusak, dan belum diperbaiki.
“Kalaupun bangunan asrama tidak direhab, pasokan air bersih bisa lancar, apalagi mau memasuki bulan suci ramadhan, ” katanya.
Ia juga mempertanyakan independensi lembaga pemeriksaan keuangan tersebut. Mengingat pembangunan asrama BPK yang dianggarkan melalui APBD Haltim tersebut tentunya menjadi pertanyaan dan jadi sorotan publik.
Sementara itu, berdasarkan informasi, anggaran pembangunan asrama BPK bersumber dari APBD Pemkab Haltim yang disinyalir untuk memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024.
Hal ini juga dapat dibuktikan dari laman LPSE Halmahera Timur, bahwa pembangunan gedung asrama BPK Malut yang berlokasi di Ternate Selatan itu, melekat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Haltim dengan anggaran sebesar Rp900.000.000.00 (Sembilan ratus juta rupiah).
Proyek tersebut dilelang pada 29 Oktober 2024 dimenangkan oleh CV. Intima Nusa Grama dengan nomor kontrak : 600/91/SP/GA.BPK/CK/APBD-P/DPERKIM-HT/XI-2024.
Amatan di lapangan, proyek pembangunan gedung asrama milik BPK Perwakilan Malut tersebut memiliki tiga puluh ruangan yang disebut sebagai kamar asrama.
Tak hanya itu bahkan bangunan yang bersumber dari APBD Halmahera Timur ini juga bakal dilengkapi dengan berbagai fasilitas mewah.
Pekerjaan proyek super ini dikerjakan mulai tanggal 21 November tahun 2024 dengan waktu yang terhitung enam puluh hari kalender.
Terkait dengan proyek pembangunan gedung asrama BPK RI Perwakilan Malut yang dianggarkan melalui APBD Haltim tersebut, Kadis Perumahan dan Pemukiman( Perkim) Haltim, Muliastuty, yang dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp beberapa waktu yang lalu, enggan memberikan tanggapan.
Sementara Kepala BPK RI Perwakilan Malut yang disambangi awak media di kantornya yang terletak di Jalan Raya Jati, Nomor 82, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate pada Kamis(20/2/2025) siang tadi tidak berada di tempat. (red)
