Klikfakta.id, TERNATE – Sejumlah massa yang tergabung dalam gerakan Buruh dan Mahasiswa bersatu menggelar aksi refleksi peringatan hari buruh internasional “May Day” di depan kediaman Gubernur Maluku Utara, di Ternate, Kamis 01 Mei 2025 siang tadi.
Massa aksi datang menggunakan satu unit mobil dilengkapi sound system serta spanduk bertuliskan beberapa tuntutan dihari May Day salah satunya persoalan pertambangan di Maluku Utara.
Pantauan Klikfakta.id di lapangan aksi di depan kediaman Gubernur Maluku Utara ini, arus lalu lintas normal seperti biasa, dikawal oleh aparat Kepolisian Polres Ternate bersama anggota Satpol PP Malut.
Tak hanya itu dalam aksi yang tergabung dalam gerakan buruh dan mahasiswa bersatu ini ditemui langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe langsung melakukan hearing bersama massa aksi.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Maluku Utara Yusril Muksin mengaku, aksi yang dilakukan hari ini merupakan aksi secara nasional termasuk di maluku utara.
“Aksi pada peringatan May Day ini isu yang dibawa mulai dari hapus outsourcing, upah layak itu secara nasional,” ujar Yusril disela sela berjalannya aksi tersebut.
Sementara itu di Maluku Utara KSPI minta agar pemerintah bisa membentuk LKS triparti Provinsi, disparitas upah Provinsi dan Kabupaten Kota, stop kriminalisasi masyarakat adat, tindakan pidana bagi oknum pertambangan di Maluku Utara.
“Kenapa kami dorong LKS triparti Provinsi agar supaya membentuk forum ketenagakerjaan agar bisa bahas isu-isu PHK karyawan,” jelasnya.
Ketua KSPI Maluku Utara itu juga mengaku soal kriminalisasi masyarakat adat harus segera diselesaikan karena buruh menilai adanya reformageria akibat perdebatan dengan tanah adat.
Disamping itu soal tambang, massa aksi terfokus pada isu perburukan, soal investasi tetap jalan tetapi disisi lingkungan harus dilihat agar supaya dampaknya tidak berimbas kepada masyarakat setempat.
“Secara naskah tadi sudah disampaikan ke Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe agar secepatnya ditindaklanjuti atas tuntutan para buruh di Maluku Utara,” tegasnya.
Menurut Yusril aksi digelar Buruh bersama Mahasiswa bersatu itu dengan tuntutan nasional.
Wujudkan reforma agraria sejati dan bangunan industrialisasi nasional, pendidikan ilmia, demokratis yang mengabdi pada rakyat, tolak outsourcing atau upah murah, serta mewujudkan upah layak dan stop PHK secara masih.
“Sementara tuntutan lokal kami pembentukan IKS triparti Provinsi Maluku Uatara, disparitas upah antara provinsi dan kabupaten kota, stop kriminalisasi masyarakat adat halmahera timur, tindak pidana pelaku pengrusakan lingkungan,” pungkasnya.
Selain itu para massa aksi juga menyampaikan beberapa kasus kriminalisasi yang terjadi di lingkungan pertambangan, tapi hingga saat ini belum dapat diselesaikan oleh aparat penegak hukum di maluku utara.
“Kasus itu diantaranya, Pemerkosaan, Pembunuhan, dan permasalahan yang terjadi di perusahaan PT. STS di Halmahera Timur,” teriak massa aksi.
Menanggapi tuntutan massa aksi Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menegaskan bahwa setiap permasalahan yang terjadi agar tidak main hakim sendiri atau menghukum sesama, tapi mengarahkan ke penegak hukum.
“Kami berharap kepada massa aksi terkait dengan sejumlah kasus yang disampaikan, seperti pemerkosaan, pembunuhan, dan kasus-kasus kriminalisasi lainnya, kami mohon agar disampaikan secara tertulis untuk segera ditangani,” ucap Wakil Gubernur didampingi Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto dan sejumlah personilnya.
Ia bahkan menyetujui terkait dengan keberlangsungan kelestarian lingkungan, di satu sisi masyarakat membutuhkan lingkungan yang sehat, berkelanjutan, dan bersih.
“Untuk itu, kami minta agar massa aksi memberikan data-data yang lebih kongkrit untuk kami tindaklanjuti,” ujarnya.
Terkait dengan permasalahan yang terjadi di perusahaan tambang Halmahera Timur, pihaknya mengaku telah mengundang petinggi PT. STS bersama pihak-pihak terkait, dan hampir mendapat titik penyelesaiannya.
“Dalam pertemuan itu hampir mendapat titik temu, karena Komisaris PT. STS juga hadir, Bupati Haltim Ubaid Yakub bersama Ketua DPRD Idrus Maneke, masyarakat adat Kabupaten Halmahera Timur, dan Kapolres Haltim AKBP Hidayatullah, berdialog cukup panjang,” ungkapnya.
Beberapa kesepakatan kemarin yang telah disepakati muda-mudahan bisa menjadi solusi terbaik, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan pekerja disana, untuk itu butuh keamanan dan ketertiban.
“Bahkan kemarin sudah ada jaminan dari Kapolres Haltim bahwa mereka yang ditahan, karena sempat demo beberapa waktu lalu itu akan dibebaskan sesuai dengan regulasi yang ada,” paparnya.
Ia juga mengaku, sangat setuju karena sudah berkoordinasi dengan Kapolda Maluku Utara terkait dengan tambang ilegal.
“Alhamdulillah beliau sangat luar biasa untuk membantu menertibkan tambang-tambang ilegal, dan tuntutan yang lain kita akan berkoordinasi dengan pihak terkait, bahkan kita lanjutkan tuntutan nasional kalian,” imbuhnya. ***
Editor : Redaksi
Pewarta : Saha Buamona
