Klikfakta.id, HALSEL – Kepala Desa (Kades) Idjul Kiat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Saketa, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara dituding tidak transparansi, bahkan diduga bersekongkol dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) selama menjabat.
Tudingan tersebut disampaikan warga masyarakat Saketa, Ismail Kiat dalam rapat pembahasan sandan pangan yang dianggarkan melalui DD tahun 2024, namun hingga saat ini dinilai terbengkalai alias tidak terealisasi, karena terlihat hanya pagar lahan tak berisi tanaman.
Rapat tersebut digelar oleh Dewan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Saketa, pada Jumat 8 Agustus 2025 kemarin yang dihadiri langsung oleh Kades Saketa Idjul Kiat dan Forum Komunikasi Pemerintah Kecamatan.
Ismail mengatakan program pemerintah Desa itu sudah terkafer, apa yang menjadi kebutuhan dasar, dan usulan masyarakat kemudian ditetapkan dalam musyawarah Desa (Musdes) itu sudah tidak bisa diotak atik,
Karena menurut Ismail, di ayat 3 menjelaskan pemerintah Desa bertanggungjawab untuk menyampaikan laporan hasil pertanggungjawaban pengelolaan DD kepada BPD dan satu tingkat diatasnya, yaitu Bupati secara administratif.
“Kemudian dapat melakukan rapat umum untuk menyampaikan hasil realisasi anggaran tahun terakhir, jadi tinggal sampaikan saja, hasil musdes itu kebutuhan masyarakat yang sudah ditetapkan dan telah terealisasi sampai disini, jangan ditutup-tutupi,” tukasnya.
Terus lagi, kata Ismail ada yang menyatakan masyarakat tidak mempunyai hak mengetahui, ingat semua kebijakan negara itu untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan siapa-siapa.
“Jadi tidak ada kata kalau persoalan DD itu nanti Pemdes dan BPD, anggaran dari pemerintah pusat itu untuk kepentingan rakyat, kenapa masyarakat tidak harus tau, saya kira kami rakyat tak usah dibodohi lagi,” tandasnya.
Pihaknya menegaskan bahwa kepala Desa tidak bisa hanya menyampaikan LPJ ke Bupati saja, tapi harus juga kepada BPD, jika seperti begini BPD dan Kades bisa diduga bekerja sama, karena RKP, APBDes dan Realisasi ada kenapa tak disampaikan kalau memang itu kebijakan yang betul-betul transparan.
“Kenapa takut untuk sampaikan, apa yang harus ditakutkan, karena DD dan ADD itu sudah diplot anggarannya tersendiri, ADD untuk insentif pemerintah, artinya kalian dibayar melaksanakan DD untuk kepentingan rakyat, jadi harus transparansi, tidak usah saling tutup-tutupi,” pintanya.
Senada dengan salah satu warga yang enggan menyebutkan namanya menyatakan Kades Idjul Kiat menjalankan pemerintahan Desa Saketa kurang lebih 3 tahun, dalam 3 tahun ini bukan hanya persoalan sandan pangan saja, akan tetapi banyak problem jadi jangan terlalu kaku.
“Saya kira mari kita terbuka, sebelumnya juga banyak ketimpangan dalam pengelolaan DD, contohnya seperti tahun 2023 dianggarkan profil Desa itu sampai sekarang tidak direalisasi, ada apa sebenarnya,” tanyanya.
Dia juga menanyakan dan meminta kepada Kades menjawab terkait dengan anggaran Desa sebenarnya berapa besarnya, dan langsung Kades jawab anggaran Desa itu sesuai yang terpampang di baliho depan kantor Desa.
“Kita punya ibu-ibu ini tidak tau membaca, jadi saya kira Kades dan BPD agar lebih terbuka, jangan sampai kami menilai Kades dan BPD sekongkol dalam pemerintahan 3 tahun berjalan, karena anggaran Desa itu untuk kepentingan masyarakat tapi banyak ketimpangan,” dugaannya.
Sebelumnya ketua BPD Muammar J Tuheteru menegaskan bahwa rapat bersama masyarakat ini untuk mendengar langsung keterangan kades terkait dengan sandan pangan atau ketahanan pangan agar tidak selalu menyalahkan pihaknya (BPD).
Karena, kata Muamar sandan pangan untuk tahun anggaran 2024 tidak ada keputusan dalam rapat bersama atau musyawarah Desa (Musdes) namun pemerintah Desa telah membuat pagar lahan tanpa tanaman hingga saat ini.
Dihadapan Kades Idjul Kiat, Muamar menegaskan sandan pangan hingga saat ini tak kunjung direalisasi maka patut dicurigai bahwa pemerintah Desa telah membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tahun 2024 itu palsu karena untuk mencairkan DD Tahun 2025.
“Ingat Ibu-ibu warga masyarakat, sandan pangan ini tidak ada keputusan dalam musyawarah Desa (Musdes) tapi pemerintah Desa sudah pagar satu lahan dengan Desa sebesar ini, namun hingga kini tak dapat dijalankan,” ujar Muammar dengan tegas menyebut bahwa sandan pangan ini fiktif.
Muamar menegaskan bahwa seluruh program pemerintah Desa melalui anggaran tahun 2024 harus diselesaikan, karena di Tahun 2025 ini tidak ada APBDes perubahan.
“Pak Kades, tidak ada APBDes perubahan kan, itu artinya seluruh program pemerintah Desa harus dituntaskan pada tahun 2024, jika tidak selesai ada apa?,” tanya Muammar dengan nada yang tegas.
Menanggapi pertanyaan Muammar, Kades mengaku bahwa hari ini BPD menggelar rapat, yang seharusnya hanya BPD dengan pemerintah Desa, tidak perlu dengan masyarakat, itu tugas BPD kalau ada temuan dalam hasil monitoring.
Untuk ketahanan pangan atau sandan pangan itu Kades mengakui pernah rapat bersama BPD membahas hal tersebut, dan telah bersepakat membuka satu lahan, karena itu semua instansi mendapat perintah dari pemerintah pusat.
“Olehnya itu saya mengambil kesimpulan torang (Kami) harus buka satu lahan atau satu hamparan saja yang lokasinya sudah di pagar sana, kalau menyangkut dengan tidak selesai itu kemarin kami telah belanja semua kebutuhan,” ucap Idjul.
Kemudian, lanjut Idjul harus menunggu dari penyuluh pertanian, mengingat kemarin lagi drop (Sakit) sebenarnya sudah mulai kerja, dan itu untuk masyarakat, jadi para Ibu-ibu kalau mau bergabung silahkan.
“Kemarin sudah bentuk satu kelompok yang berjumlah 10 atau 12 orang itu mau kelola kebun ketahanan pangan, tapi kemarin mereka belum mau kerja karena beralasan ada orang maninggal,” katanya.
Sementara itu terkait dengan tidak ada keputusan dalam anggaran sandan pangan itu dapat dibenarkan oleh Sekertaris Desa (Sekdes) Saketa Rafit Muin.
“Belum ada keputusan dalam rapat untuk sandan pangan,” singkatnya. ***
Editor : Redaksi
Pewarta : Saha Buamona
