Klikfakta.id, HALSEL — Dugaan kuat adanya upaya melarikan diri dari pertanggungjawaban hukum kembali mencuat di Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara.
Pasalnya Kepala Desa Saketa Idjul M. Kiat bersama perangkat desanya dan kelompok ibu-ibu PKK diduga mengadakan pertemuan malam dengan tim audit Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan.
Dugaan pertemuan yang berlangsung pada Minggu 21 September 2025 malam disalah satu penginapan di Desa Saketa, tempat nginapnya tim audit inspektorat Halmahera Selatan. 
Langkah tersebut tentu memicu kecurigaan masyarakat, mengingat inspektorat untuk saat ini sedang melakukan pemeriksaan atas dugaan penyalahgunaan Dana Desa Saketa.
Apalagi dugaan pertemuan Kades bersama sejumlah unsur pemerintah dan Ibu-ibu PKK dengan tim audit Inspektorat itu di luar jam kerja, hal ini tentu dianggap tidak wajar dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
“Ini jelas mencurigakan. Kenapa harus malam hari, bukan di kantor desa secara terbuka? Jangan sampai ini bagian dari upaya melobi agar Kades lolos dari jeratan hukum,” tegas salah satu warga.
Menurut mereka seharusnya inspektorat bekerja secara transparan dan profesional, serta tidak tunduk pada tekanan dari pihak pemerintah desa.
“Kami juga meminta aparat penegak hukum untuk mengawasi setiap langkah audit agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi,” tegas warga.
Bahkan warga mengatakan jika memang benar pemerintah desa dan tim audit ada pertemuan malam hari, maka itu bukan sekadar koordinasi biasa, melainkan adanya agenda tersembunyi yang diduga berkaitan dengan upaya melindungi Kades dari jeratan hukum.
“Kalau pertemuan resmi harusnya dilakukan di kantor desa dan pada jam kerja, bukan diam-diam malam hari. Ini jelas menimbulkan tanda tanya,” ucap para warga yang mengaku sangat prihatin terhadap kondisi desanya.
Publik mendesak agar lembaga pengawas tersebut tetap bekerja secara transparan dan profesional, serta tidak terpengaruh oleh tekanan atau lobi dari pihak pemerintah desa.
Terpisah Armain dari pihak tim audit inspektorat Halsel ketika dikonfirmasi Klikfakta.id, pada Senin 22 September 2025 mengaku adanya pertemuan tersebut, namun dari pemerintah Desa hanya mengantar dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan buku album catatan.
“Iya ada pemerintah Desa ada ketemu kami, tapi itu mereka hanya antar dokumen LPJ, karena yang kami dapat itu hanya salinan atau copi, untuk itu kami minta aslinya agar dilakukan pencocokan,” katanya.
Sementara kelompok PKK, kata Armain hanya mengantar buku album sebagai laporan yang didalamnya bukti rincian penerimaan dana dari pemerintah Desa.
” Ibu-ibu PKK itu mereka hanya antar rincian penerimaan, karena awalnya mereka hanya kasih laporan tanpa rincian,” ucapnya.
Kasus dugaan korupsi Dana Desa Saketa telah menjadi sorotan publik terlebih, karena kantor desa hingga memasuki tiga pekan masih dipalang warga dengan spanduk tuntutan “copot kades” dan “Rakyat butuh bukti bukan janji, ganti kades tegakan integritas dan keadilan “.***
Editor : Redaksi
Pewarta : Saha Buamona
