Klikfakta.id, HALSEL — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, dinilai gagal menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah hingga ke tingkat desa.
Penilaian tersebut disampaikan sejumlah warga Gane terhadap anggota DPRD Halsel, terutama anggota daerah pemilihan (dapil) 3, lantaran berbagai persoalan yang diduga dilakukan oleh pemerintah desa hingga kini belum menemukan titik terang.
Salah satu warga Gane yang enggan menyebut namanya menegaskan, lemahnya enam anggota DPRD dari dapil 3 dalam menjalankan fungsi pengawasan membuat berbagai kasus di sejumlah desa di wilayah daratan Gane seolah dibiarkan begitu saja.
“Banyak laporan masyarakat hingga aksi pemalangan kantor desa dan kecamatan, tapi belum ada hasil nyata. DPRD dapil Gane seolah menutup mata. Padahal mereka dipilih rakyat untuk mengawasi kebijakan pemerintah,” ujarnya, Selasa (21/10/2025).
Masyarakat memilih enam anggota DPRD Halsel dari dapil Gane dengan harapan agar mereka benar-benar mengawal aspirasi rakyat serta mengawasi jalannya pemerintahan daerah dan desa.
“DPRD dapil Gane seharusnya turun langsung ke desa-desa, melihat kondisi lapangan, dan mendengar keluhan masyarakat — bukan hanya menunggu laporan dari bawah,” ujarnya.
Warga juga berharap para wakil rakyat tidak sebatas memberikan imbauan, melainkan aktif memperjuangkan dan menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di tingkat desa.
“Sejumlah desa di daratan Gane ini banyak mengalami penyalahgunaan kebijakan yang merugikan masyarakat akibat lemahnya pengawasan pemerintah daerah maupun desa, ” sebutnya.
Sebagai informasi, beberapa permasalahan yang disorot warga atas kebijakan pemerintah Desa antara lain dugaan penyalahgunaan dana desa di Desa Saketa dan Papaceda, Kecamatan Gane Barat, serta Desa Tagia, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan. ***
Editor : Redaksi
Pewarta : Saha Buamona