Klikfakta.id, TERNATE — Ketidakhadiran Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dalam diskusi publik bertema “Pembangunan Maluku Utara untuk Siapa?” menuai kekecewaan mendalam dari Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Maluku Utara.
Diskusi publik tersebut digelar MW KAHMI Maluku Utara pada Sabtu (6/12/2025) malam, sebagai tindak lanjut dari pernyataan Gubernur Sherly yang sebelumnya menantang KAHMI untuk membedah dokumen Feasibility Study (FS) proyek Jalan Trans Kie Raha.
Namun, tantangan itu justru tidak direspons dengan kehadiran langsung sang gubernur dalam forum tersebut.
Ketidakhadiran Sherly dinilai membuat diskusi publik kehilangan bobot dan makna. Padahal, forum itu menjadi ruang bagi publik untuk mempertanyakan secara terbuka kebijakan pembangunan Jalan Trans Kie Raha yang kini memicu polemik.
Anggota Dewan Pakar MW KAHMI Maluku Utara, Muamil Sunan, menilai absennya Sherly sebagai bukti bahwa gubernur tidak siap diuji secara akademik maupun substantif.
“Gubernur Sherly takut diuji kebijakannya soal Trans Kie Raha, karena ia menyadari banyak kejanggalan ketika diuji secara terbuka,” ujar Muamil.
Menurutnya, momentum diskusi seharusnya dimanfaatkan Gubernur untuk menjelaskan secara langsung visi-misi pembangunan proyek Trans Kie Raha sekaligus menerima kritik demi penyempurnaan kebijakan.
Muamil juga menilai kehadiran Mukhtar Adam yang disebut sebagai bagian dari tim ekonomi Gubernur, tidak menjawab substansi persoalan.
“Pak Dr Ota hanya menghidupkan forum diskusi, tapi itu sia-sia karena dia bukan eksekutor yang bisa mengubah kebijakan,” tegasnya.
Ia menambahkan, MW KAHMI Maluku Utara telah mempelajari dokumen FS yang diminta Gubernur untuk dikaji sebelum dialog dilakukan.
“Sherly yang menantang KAHMI untuk diskusi setelah meminta kami membaca FS. KAHMI sudah pelajari dan siap berdiskusi, tetapi justru tidak satu pun dari pihak Gubernur dan Pemprov yang berani hadir,” ujar Muamil.
MW KAHMI Maluku Utara memastikan akan menggelar diskusi publik lanjutan dan berharap Gubernur Sherly Tjoanda hadir secara langsung tanpa alasan untuk kembali absen.
Menurut Muamil, forum demokrasi semacam ini sangat penting agar kebijakan pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat.
“Pemimpin yang baik itu tidak anti kritik. Bukan menantang debat lalu tidak berani hadir,” katanya.
Ia juga menilai ketidakhadiran Gubernur menjadi indikasi lemahnya basis data dalam dokumen FS yang disusun Pemprov Maluku Utara.
“FS itu seharusnya menjadi fondasi kebijakan, bukan sekadar pepesan kosong tanpa data kredibel,” pungkasnya.
Sementara itu, Koordinator MW KAHMI Maluku Utara, Ishak Naser, menegaskan pihaknya tetap menunggu kesediaan Gubernur untuk berdiskusi soal pembangunan Jalan Trans Kie Raha.
Menurutnya, proyek tersebut bukan pembangunan yang bersifat urgen sehingga tidak semestinya dipaksakan untuk segera dianggarkan dan dikerjakan.
“KAHMI tidak akan berhenti mengawal program Pemprov. Jalan Trans Kie Raha harus dihentikan karena masih banyak pembangunan lain yang jauh lebih urgen,” tegas Ishak.
Dalam diskusi tersebut juga disoroti kebijakan anggaran Pemprov Maluku Utara di tengah efisiensi anggaran dan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Pemprov justru mengalokasikan anggaran sebesar Rp98 miliar dari APBD 2025 untuk proyek Jalan Trans Kie Raha yang disebut akan membelah kawasan hutan di Pulau Halmahera.
Kebijakan ini menuai sorotan luas karena jalur tersebut diduga akan terhubung dengan sejumlah konsesi tambang nikel milik keluarga Gubernur.
Salah satunya adalah PT Karya Wijaya yang mengelola dua konsesi nikel di Pulau Gebe seluas 500 hektare dan di wilayah Halmahera seluas 1.145 hektare (sah/red)
