Klikfakta.id, JAKARTA — Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia (HIPMI) Halmahera Timur, Jakarta mendesak kepada Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur segera mengambil langkah menangani kebakaran hutan yang merembet ke permukiman warga.
Desakan tersebut disampaikan Kepala Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HIPMI Haltim-Jakarta Fachrullah Jasadi, pada Jumat (9/10/2026).
Ia menilai, kebakaran hutan yang terjadi pada wilayah Halmahera Timur tidak lagi sekadar persoalan lingkungan, tetapi telah menjadi ancaman serius keselamatan masyarakat dan keberlangsungan hidup warga terdampak.
Menurut Fachrullah, ketika api yang awalnya membakar kawasan hutan mulai merembet ke permukiman, kondisi ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah bertindak cepat dan terukur.
“Ketika api sudah merembet ke permukiman warga, ini bukan lagi sekadar peringatan awal. Ini merupakan tanda bahwa penanganannya harus serius, cepat, dan terkoordinasi,” ujarnya Kepala Klikfakta.id.
Fachrullah menegaskan bahwa keselamatan masyarakat tidak boleh dipertaruhkan akibat lambannya respons pemerintah terhadap peristiwa bencana.
Ia menyayangkan apabila pemerintah daerah terkesan diam dan acuh tak acuh terhadap situasi yang dihadapi masyarakat.
Menurutnya, sikap pasif dalam menghadapi kebakaran yang mengancam permukiman itu justru berpotensi memperbesarnya dampak kerugian dan memperpanjang penderitaan warga.
“Jangan sampai masyarakat merasa dibiarkan berjuang sendiri menghadapi kobaran api. Pemda harus hadir di tengah masyarakat, dan memastikan keselamatan warga, melindungi harta benda, serta mengambil langkah nyata untuk mengendalikan kebakaran,” ucapnya.
Fachrullah menambahkan, dampak kebakaran yang terjadi di wilayah Halmahera Timur tidak hanya mengakibatkan kerusakan kawasan hutan, tetapi juga berpotensi menghilangkan sumber penghidupan masyarakat.
Kerusakan lahan, terganggunya aktivitas ekonomi, serta ancaman terhadap rumah dan lingkungan tempat tinggal warga juga harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah.
Ia bahkan mempertanyakan kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
Durinya juga mempertanyakan ketersediaan armada untuk pemadaman kebakaran, jumlah personel, hingga efektivitas koordinasi lintas instansi dalam menghadapi situasi darurat.
Menurutnya, keterbatasan fasilitas dan personel tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan masyarakat menghadapi kebakaran dengan peralatan seadanya.
“Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melindungi keselamatan masyarakat beserta harta bendanya. Jika armada dan personel tidak mencukupi, maka langkah koordinasi dengan pemrov segera dilakukan,” katanya.
Fachrullah mendesak Pemda Haltim segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk segera meminta bantuan tambahan armada dan personel pemadam kebakaran.
“Karena bagi kami bantuan tersebut penting untuk memperkuat penanganan kebakaran sekaligus mencegah api meluas ke wilayah permukiman lain,” ungkapnya.
Selain penanganan darurat, HIPMI Haltim juga mendorong pemerintah daerah membangun pos-pos pemadam kebakaran di seluruh 10 kecamatan di Kabupaten Halmahera Timur.
Karena, menurut Fachrullah, keberadaan pos pemadam kebakaran disetiap kecamatan akan memperkuat kesiapsiagaan daerah, dan untuk mempercepat waktu respons ketika terjadi kebakaran, serta mempermudah mobilisasi personel dan peralatan ke lokasi terdampak.
“Pembangunan pos pemadam kebakaran di 10 kecamatan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Jangan hanya bergerak ketika kebakaran sudah meluas,” tandasnya.
“Kesiapsiagaan harus dibangun sejak dini agar penanganan lebih cepat dan masyarakat juga mendapatkan perlindungan yang maksimal,” tambahnya.
Ia menilai, ketiadaan langkah yang cepat, dan tegas, maupun terukur dalam menghadapi kebakaran menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Halmahera Timur.
Karena itu, HIPMI Haltim meminta pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pemadaman saat kebakaran terjadi, tetapi harus menyusun langkah pencegahan, memperkuat koordinasi lintas sektor, menyiapkan peralatan memadai, serta memastikan perlindungan masyarakat di wilayah rawan kebakaran.
“Jangan menunggu sampai adanya korban jiwa atau kerugian yang lebih besar terjadi baru mengambil langkah serius,” desaknya.
Keselamatan masyarakat juga harus menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah segera membuktikan kehadirannya melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. (sah/red)
