Klikfakta. Id, TERNATE– Lembaga Pengawasan Independen (LPI) Maluku Utara meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan (Halsel) menjelaskan ke publik terkait dengan pemotongan dana desa (DD) Rp50 juta.
Koordinator LPI Malut Rajak Idrus mengaku, pemotongan DD sebesar Rp50 juta setiap desa tersebut berdasarkan informasi diperuntukan pertandingan bola kaki dalam bentuk piala Bupati Cup.
Turnamen memperebutkan piala Bupati tersebut melibatkan semua desa se-kabupaten Halmahera Selatan yang tersebar di beberapa titik.
Dimana untuk pelaksanaan pertandingan bukan dipusatkan di satu titik.
Pemkab Halsel telah menekan pemerintah desa agar semua ikut mendaftar dalam kegiatan bola kaki.
Dan informasi yang diterima LPI di lapangan bahwa jika ada desa tidak ikut maka pemkab Halsel akan memotong DD sebesar Rp50 juta.
“Pemotongan yang diduga dengan dalil untuk membayar denda karna tidak ikut pertandingan Bupati Cup,” ujar Rajak Idrus dengan sapaan akrab Jeck pada Selasa 17 September 2024.
Rajak menilai pemkab halsel telah membuat aturan atau regulasi sendiri untuk memotong DD Rp50 juta.
“Jika itu dilakukan maka korupsi tidak perlu dilidik langsung di tangkap. Apa lagi infomasi yang diterima LPI bahwa KPK saat ini memonitor Halsel, bahkan tim penyidik KPK sudah ada di halsel,” terangnya.
Rajak menyarankan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan KPK di malut dan pelakunya Pemprov Malut juga beberapa vender itu adalah aib besar yang ujung-ujungnya bikin malu publik malut.
Sebab maluku utara saat ini identik raja korupsi, karna korupsi terbesar se-Indonesia, maka pemkab Halsel jangan buat macam macam.
“Karena saat inj KPK monitoring di Halsel, jangan berkios di dalam Toko. Dan dimohon agar Ikhtiar saya merasa ada salah satu yang akan tewas,” tandanya.
Masalahnya, lanjut Jeck halsel punya catatan khusus. Dan itu catatannya zona merah halsel sangat ini rawan.
” Kita liat saja, Halsel saat Ini rawan dengan dugaan kasus grativikasi. Sebab yang kami Ikuti ada beberapa dugaan kasus yang sudah mengarah ke grativikasi,” sebutnya.
Ia menegaskan LPI saat ini lagi fokus dengan pengadaan barang dan jasa di halsel, dan beberapa paket proyek yang dilelang itu ternyata sudah keluar dari sistem pengadaan barang dan jasa.
Mirisnya tender proyek rumah sakit Makean tender proyek mesjid raya Halsel. Dan beberapa paket proyek itu semuanya ikuti.
“Apa lagi tender proyek ini berdekatan dengan momentum politik yang harus di kawal ketat. Saya pastikan semua akan terbongkar, “pungkasnya.***
Editor : Armand
Penulis : Saha Buamona