Klikfakta.id, TERNATE — Di tengah sorotan publik terkait transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, kini dugaan serius mencuat penggunaan anggaran penyediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah (WKD) Kota Ternate.
Anggaran yang nyaris menembus angka satu miliar rupiah itu kini dipertanyakan, menyusul temuan di lapangan yang dinilai tidak sebanding dengan besaran dana yang dialokasikan.
Berdasarkan dokumen yang diperoleh anggaran rumah tangga Wakil Wali Kota Ternate yang melekat pada Sekretariat Daerah (Setda) Kota Ternate tercatat sebesar Rp 991.728.869,00.
Namun, hasil penelusuran lapangan justru memperlihatkan kondisi tanda tanya besar.
Rumah dinas Wakil Wali Kota yang berlokasi di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, diketahui hingga kini tidak ditempati dan terkesan terbengkalai.
Halaman rumah dipenuhi rumput liar, bangunan tampak tidak terawat, bahkan berdasarkan informasi yang dihimpun, aliran listrik di rumah tersebut sempat disegel akibat keterlambatan pembayaran.
Ironisnya, sejak rumah tersebut dikontrak untuk dijadikan rumah dinas, tidak ditemukan adanya pengadaan perabotan maupun fasilitas rumah tangga sebagaimana mestinya.
Kondisi ini dinilai kontras dengan besarnya anggaran yang telah digelontorkan.
Data APBD Induk tahun anggaran 2025 menunjukkan alokasi awal kebutuhan rumah tangga Wakil Wali Kota Ternate sebesar Rp 900.000.000,00.
Anggaran tersebut kemudian bertambah dalam APBD Perubahan sebesar Rp 91.728.869,00, sehingga total keseluruhan mencapai Rp 991.728.869,00.
Anggaran ini merupakan bagian dari pos belanja Setda Kota Ternate dengan nomenklatur fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah sebesar Rp 2.366.844.667,00.
Dana tersebut dibagi untuk dua pimpinan daerah, yakni penyediaan kebutuhan rumah tangga Wali Kota Ternate sebesar Rp 1.375.115.798,00, serta Wakil Wali Kota Ternate sebesar Rp 991.728.869,00.
Minimnya pemanfaatan rumah dinas, ditambah tidak terlihatnya fasilitas rumah tangga sebagaimana yang dianggarkan, memunculkan dugaan adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran tersebut.
Sejumlah pihak menilai kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dari aparat pengawas internal maupun penegak hukum agar pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel.
Upaya konfirmasi terkait realisasi dan peruntukan anggaran hampir satu miliar rupiah tersebut telah dilakukan kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Ternate, Faizal Badaruddin. Namun hingga berita ini ditayang belum ada klarifikasi yang diberikan.
Sikap bungkam tersebut justru memperbesar tanda tanya publik atas penggunaan anggaran fasilitas rumah tangga Wakil Kepala Daerah yang faktanya tidak tampak di lapangan. (sah/red)
