Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2025 oleh Pemprov Malut Diharapkan Tepat Sasaran

Klikfakta.id, TERNATE — Aktivis Maluku Utara juga sebagai pemerhati sosial,  Samar Ishak meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut agar bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2025 harus tepat sasaran atau kepada yang berhak menerima.

Hal ini disampaikan Samar lantaran sebelumnya ada bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) yang dianggarkan oleh pemerintah Indonesia melalui pokok pikiran (Pokir ) anggota DPR RI daerah pemilihan( dapil) Maluku Utara, Irene Yusiana Roba Putri.

Ini mengingat BSPS diperuntukkan untuk warga maluku utara yang rumahnya tidak layak huni itu dinilai tak tepat sasaran, karena ada warga belum menikah dan orang tua kepala di desa setempat, bahkan memiliki gaji dari negara pun mendapat bantuan tersebut.

Samar meminta kepada Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda agar RTLH dari Pemprov Malut itu harus tepat sasaran.

Jangan sampai penerima menerima bantuan tersebut keluarga yang rumahnya sudah layak dihuni.

“Gubernur harus mengecek secara jelas, jangan yang mendapat bantuan RTLH itu warga berekonomi menengah keatas dan sudah memiliki rumah layak huni atau ada orang tua kades,” tegas Samar kepada Klikfakta.id, Ahad 7 September 2025.

Bantuan RTLH tersebut disinyalir di balik kekayaan alam yang melimpah, masih ada cerita getir yang jarang tersorot disejumlah pelosok desa di maluku utara, tak sedikit keluarga yang hidup di rumah berlantai tanah, berdinding kayu lapuk, dan beratap seng bocor.

Lebih memprihatinkan, sebagian dari mereka bahkan belum memiliki fasilitas toilet, apalagi akses listrik.

Kondisi inilah yang menjadi perhatian serius pemprov malut Gubernur Sherly Tjoanda mengungkapkan, kebutuhan akan hunian layak bukan hanya soal tempat berteduh, tetapi menyangkut martabat dan kualitas hidup masyarakat.

“Lingkungan tempat tinggal sangat memengaruhi produktivitas dan kesehatan. Kalau rumah layak dan terang, anak-anak bisa belajar dengan baik, keluarga lebih sehat, dan hati pun ikut senang,” ujar Sherly dikutip dari rri.co.id.

Menjawab persoalan itu, Pemprov Maluku Utara menginisiasi dua program unggulan sekaligus.

“Maluku Utara Terang” dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Program ini menyasar rumah tangga yang masih hidup dalam kondisi serba terbatas, dengan tujuan menghadirkan hunian yang lebih manusiawi dan akses listrik yang merata hingga ke pelosok.

Namun, program ini tidak hanya mengandalkan kerja pemerintah. Gubernur Sherly mengajak seluruh warga untuk ikut berpartisipasi dengan cara mendata keluarga atau tetangga yang masih tinggal di rumah tak layak huni, dengan cara di upload pada link berikut https://bit.ly/nyalaMU.

“Kalau di sekitar kalian ada keluarga dengan kondisi demikian, tolong daftarkan. Cukup isi nama, KTP, KK, nomor handphone, alamat, serta sertakan foto rumah. Setiap data yang masuk akan jadi dasar penting untuk menyalurkan bantuan,” ucapnya.

Lebih dari sekadar pembangunan fisik, pemerintah ingin menumbuhkan semangat kepedulian sosial. Dengan melibatkan warga dalam proses pendataan, rasa kebersamaan diyakini akan semakin kuat.

Sherly menegaskan, rumah yang layak dan penerangan listrik bukanlah kemewahan, melainkan hak setiap warga.

“Kita percaya kalau rumah terang dan nyaman, hati pun ikut terang dan senang. Maluku Utara jadi lebih kuat dan bermartabat,” ujarnya penuh optimisme.

Harapannya, rumah-rumah di Maluku Utara tak lagi hanya berfungsi sebagai tempat berteduh, tetapi menjadi ruang yang sehat, aman, dan nyaman. Karena kepedulian hari ini, bisa menjadi cahaya terang bagi masa depan maluku utara. ***

Editor    : Redaksi

Pewarta : Saha Buamona