Klikfakta. id, TERNATE–– Kakanwil Kemenkum Malut Budi Argap Situngkir menyatakan dukungan penuh terhadap Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Tahun 2024 di Provinsi Malut.
Hal itu Argap samapikan saat membuka secara langsung kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2024 yang dilaksanakan di Aula Gamalama, Senin (17/02).
“Ini adalah untuk kita dimana nantinya. Ini (hasil pemeriksaan BPK RI) menjadi bahan untuk pemisahan khususnya aset-aset yang ada di Kemenkumham sebelumnya, yang akan dijadikan sebagai aset dari setiap Kementerian (Kementerian Hukum, Kementerian Imipas, Kementerian HAM),” kata Argap.
“Buat tamu kami, BPK RI, kami siap pak bekerja sama, kalau ada sesuatu hal yang perlu, jangan segan (untuk) disampaikan. Kami siap membantu,” ungkapnya.
Diketahui, Tim BPK RI yang berjumlah 7 orang, bertandang ke Kanwil Kemenkum Malut dengan tujuan akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan Kemenkumham Tahun 2024 di Provinsi Malut.
Sebelumnya, Argap juga menyampaikan bahwa Menkum RI, Supratman Andi Agtas dalam kesempatan sebelumnya, menegaskan bahwa tata kelola keuangan yang berkualitas, akuntabel, dan transparan tetap menjadi prioritas di masa transisi saat ini.
Sementara itu, Novid Mahyudin selaku tim pengendali teknis BPK RI mengatakan, Kemenkum masih menjadi pengampu terhadap pelaksana anggaran Tahun 2024 terhadap 3 Kementerian yang mengalami transformasi menjadi Kemenkum, Kemenimipas, dan Kemenham.
“Walaupun pemisahannya berjalan di akhir tahun 2024, namun Kemenkum masih menjadi pengampu (penanggung jawab) terhadap pengelolaan anggaran Kemenkumham Tahun 2024,” tutur Novid.
Novid berharap agar dirinya beserta tim dapat menjalin komunikasi yang intens selama BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Kemenkumham Tahun 2024 di Malut.
“Tentunya hasil pemeriksaan nantinya akan kita komunikasikan dengan Bapak Kakanwil Hukum, Kakanwil Ditjen Imigrasi, dan Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Malut. Sekali lagi, sangat penting komunikasi dalam kita melaksanakan pemeriksaan,” tutupnya.
Entry Meeting ini menjadi pertemuan yang akan menjadi langkah awal bagi BPK RI melakukanj pemeriksaan laporan keuangan Kemenkumham Tahun 2024 di Malut.
Terpantau Kadiv Pelayanan Hukum, Chusni Thamrin, Kadiv P3H, Zulfahmi, Kakanwil Ditjen Imigrasi Malut, Ian F Markos, Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Malut, S. Mahdar serta diikuti secara daring seluruh UPT Ditjen Imigrasi dan Ditjen Pemasyarakatan Malut. (hms/red)
