Klikfakta.id,HALUT– Ratusan warga yang tergabung dalam Front PersatuanMasyarakat Enam Desa Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, menggelar aksidamai pada Rabu, 12 Maret 2025.
Aksi yang berlangsung di sekitar Site Gosowong ini bertujuan untuk mendukung kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh PT Nusa HalmaheraMinerals (NHM) dan mendesak pihak berwenang untuk menindak tegas oknum yang dianggap memprovokasi masyarakat.
Koordinator aksi, Alan Ilyas, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk dukungan moral terhadap kebijakan yang telah diterapkan oleh NHM sejak tahun 2020.
Alan menjelaskan, kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh NHM, khususnya dalam sektor tambang, telah memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional tambang.
“Gerakan yang kami lakukan hari ini adalah panggilan moral untuk mendukung kebijakan yangtelah diterapkan oleh Bapak H. Robert Nitiyudo Wacho, selaku Presiden Direktur NHM. Kamimelihat bahwa kebijakan efisiensi ini telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyatabagi masyarakat sekitar,” ujar Alan Ilyas dalam orasinya.
Alan Ilyas juga menyinggung aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok tertentu beberapa waktu lalu mengatasnamakan Forum Enam Desa adalah tidak sah dan hanya mencerminkan kepentingan pribadi.
Ia juga menjelaskan, bahwa Forum Enam Desa dibentuk sebelumnya untuk mengadvokasi masalah tapal batas wilayah, bukan untuk kepentingan politik atau pribadi.
“Saya sendiri adalah mantan koordinator Forum Enam Desa. Forum ini dibentuk untuk menyelesaikan persoalan tapal batas, bukan untuk digunakan dalam aksi unjuk rasa yang tidak berdasar. Gerakan tersebut tidak melalui proses diskusi atau sosialisasi yang baik dengan masyarakat,” tegas Alan.
Menurutnya, aksi unjuk rasa yang mengatas namakan Forum Enam Desa dalam aksi sebelumnya jelas tidak mewakili suara masyarakat secara keseluruhan.
Bahkan, ia menyebut aksi tersebut sebagai provokasi yang tidak memiliki legitimasi yang jelas. Selama ini, masyarakat di sekitar wilayah operasi tambang NHM, termasuk para kepala desa, telah mendukung kebijakan efisiensi yang diambil perusahaan.
Sebagai langkah tegas, Front Persatuan Masyarakat Enam Desa meminta agar pihak kepolisian, khususnya Polda Maluku Utara, segera mengambil tindakan terhadap oknum-oknumyang dianggap melakukan provokasi terhadap masyarakat dan karyawan di wilayah lingkartambang.
“Harapan kami adalah agar pihak kepolisian segera menindak tegas oknum-oknum yangmemprovokasi dan meresahkan masyarakat. Mereka telah menyebabkan ketegangan yangtidak perlu, padahal masyarakat sudah mendukung kebijakan efisiensi ini,” ujar Alan.
Tak hanya itu dalam orasinya ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan kerja sama antara NHM, pemerintahbdaerah dan masyarakat setempat untuk menjaga kestabilan dan mendukung keberlanjutan program-program pembangunan yang ada.
Aksi ini menjadi momentum bagi masyarakat Enam Desa untuk bersatu dalam mendukung kebijakan yang menguntungkan bagi pembangunan daerah mereka.
Untuk itu, dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kedamaian dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
“Kami akan terus menjaga kedamaian dan keberlanjutan pembangunan yang telah dilakukanoleh NHM, serta memastikan bahwa suara masyarakat yang mendukung kebijakan ini tetapterdengar,” tambahnya.
Dengan tuntutan yang jelas dan harapan untuk penindakan tegas terhadap oknum provokator,aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat Enam Desa siap mendukung operasional NHM.(hms/red)
