Gubernur Malut Sambangi KPK, Bahas Kinerja APIP yang Belum Maksimal

Klikfakta.id, JAKARTA– Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda pada Rabu (22/10/2025) mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK) pagi tadi.

Kedatangan Gubernur Sherly menarik perhatian publik lantaran skor Monitoring Center for Prevention (MCP) — atau yang juga disebut Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) — di lingkungan Pemprov Malut diketahui masih rendah.

“Tujuan kedatangan saya adalah untuk berkonsultasi bagaimana meningkatkan skor MCSP karena saat ini masih merah,” ujar Sherly di Jakarta, dikutip dari Antara News.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Sherly bertemu dengan Pelaksana Tugas Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Imam Turmudhi, guna membahas hasil evaluasi serta rencana aksi memperbaiki skor MCP Pemprov Malut.

Sherly mengaku, rendahnya skor MCP disebabkan oleh lemahnya kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), karena belum lengkapnya sejumlah dokumen dari perangkat daerah.

“Masih ada dokumen dari inspektorat yang belum diunggah. Begitu juga sektor pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dukcapil, dan perizinan, “sebutnya.

Sherly mengakui, dari total 660 dokumen yang wajib diunggah dalam sistem MCP, sekitar 300 dokumen disebut masih belum dilengkapi.

Ia menargetkan seluruh dokumen tersebut dapat diunggah sebelum 30 November 2025, sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

“Kami juga membahas kendala teknis agar semua dokumen bisa diunggah tepat waktu,” sambungnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK RI, Budi, membenarkan adanya pertemuan tersebut.

Ia menyebut, kegiatan itu merupakan bagian dari rapat koordinasi antara KPK dan Pemprov Malut sebagai bentuk pendampingan dalam peningkata

Tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

“Benar, hari ini KPK melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara,” kata Budi melalui pesan WhatsApp.

Menurutnya, KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi terus melakukan pendampingan kepada seluruh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“KPK tidak hanya memantau delapan fokus area MCP, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap perencanaan, penganggaran, serta program strategis dan prioritas di Pemprov Malut, ” tukasnya. ***

Editor   : Redaksi

Sumber : Antara News