klikfakta.id, Bogor – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya memperkuat wilayah perbatasan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Penegasan ini disampaikan dalam rapat koordinasi lintas kementerian yang digelar di Bogor, Jumat (3/10/2025).
“Aspek strategis pembangunan PLBN tidak hanya terkait bangunan fisik, tetapi juga menjadi simbol kehadiran negara. PLBN harus mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, membuka isolasi, sekaligus menjadi benteng pertahanan serta pusat pertumbuhan ekonomi baru di Papua,” ujar Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan dan Kewaspadaan Nasional Kemenko Polkam, Marsma TNI Bayu Hendra Permana.
Bayu menambahkan, proses pembangunan tidak boleh berhenti pada tataran wacana. “Kami akan mengawal koordinasi lintas kementerian dan mempercepat pembentukan Joint Border Committee dengan Papua Nugini agar PLBN benar-benar menjadi gerbang kedaulatan dan kesejahteraan,” tegasnya.
Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Birdana, turut menekankan pentingnya dukungan terhadap infrastruktur dasar dan penguatan sistem keamanan di wilayah perbatasan.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memastikan bahwa pembangunan PLBN akan diselaraskan dengan RPJMN 2025–2029 serta memperhatikan kriteria kesiapan pemerintah daerah. Sementara Bappenas menilai perlu adanya kajian kelayakan menyeluruh, termasuk analisis hubungan timbal balik dengan Papua Nugini. Kementerian Desa turut menggarisbawahi pentingnya akses transportasi, pendidikan, dan listrik guna mengurangi ketimpangan pembangunan.
Meski dihadapkan pada tantangan geografis, keterbatasan anggaran, dan situasi keamanan, rapat tersebut menegaskan bahwa pembangunan PLBN di Pegunungan Bintang tetap menjadi prioritas strategis nasional demi menjaga kedaulatan negara, memperkuat pertahanan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan (hms/red)
