Klikfakta. id, HALSEL– Petani kopra di Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara keluhkan harga jual kopra yang turun drastis hingga Rp16 ribu per kilogram.
Padahal sebelumnya harga jual kopra di tingkat petani bisa mencapai Rp19 ribu hingga Rp20 ribu per kilogram.
Kondisi ini membuat para petani merasa resah karena tidak ada informasi resmi yang menjelaskan penyebab adanya penurunan maupun kepastian harga kedepan seperti apa.
Talhat M. Maknun, salah satu petani kopra di Desa Maffa yang ditemui dilokasi pengolahan kelapa mengaku sangat bingung dengan situasi saat ini, karena turunnya harga kopra secara tiba-tiba tanpa ada penjelasan.
Hal ini menurutnya menimbulkan tanda tanya besar dikalangan petani, sebab harga yang berlaku di lapangan hanya disampaikan oleh pembeli atau pengepul tanpa disertai keterangan dari instansi berwenang.
“Turunnya harga ini terjadi mendadak dan tidak disertai dengan informasi resmi, Kami tidak tahu apakah ini keputusan pasar yang sah atau hanya permainan harga dari para pengepul,” ujar Talhat melalui rilis yang diterima Klikfakta.id, Kamis 29 Mei 2025.
Ia mengaku informasi yang diterima, hanya angka yang ditentukan sepihak. Tidak ada surat, maupun sebuah pengumuman resmi, bahkan dari dinas terkait pun tak ada pemberitahuan.
“Ini yang membuat kami, para petani, bingung harus bagaimana menyikapinya. Kami bekerja setiap hari mengelolah kelapa, untuk menggantungkan hidup dari kopra, tapi tidak ada kejelasan soal hasil akhirnya,” katanya.
Situasi ini bukan hanya berdampak pada dirinya, akan tetapi seluruh petani di wilayahnya ditengah harga bahan pokok terus naik, namun harga kopra yang merosot justru menambah beban kehidupan.
Ia mengaku petani kesulitan menghitung ulang modal kerja dan laba yang bisa didapat dari usaha tani kopra, karena pasaran di pasar menjadi tidak pasti dan sulit ditebak arahnya.
“Kami bukan hanya khawatir soal harga saat ini, tapi juga bagaimana ke depannya, jika harga terus menurun tanpa kontrol, tanpa pendampingan, kami bisa rugi besar, karena dengan modal yang terbatas, ” imbuhnya.
Para petani lanjut Talha tidak bisa menahan produksi, akan tetapi harga ini terus dibiarkan liar, maka bekerja hanya untuk menutup kerugian, akibat kondisi yang tidak sehat untuk petani kecil seperti warga desa Maffa.
“Karena itu, kami sangat berharap agar pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, bisa turun ke lapangan melihat kondisi kami dan bantu beri kepastian harga yang adil dan masuk akal,” pintanya.
Dalam pandangannya peran aktif pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjaga agar rantai distribusi hasil pertanian tidak dimonopoli atau dikendalikan oleh satu atau dua pihak yang bermain di pasar bawah.
Ia juga menegaskan bahwa, petani tidak menyalahkan siapapun, melainkan menginginkan keterlibatan pemerintah untuk memantau, mengawal, dan bila jika perlu, menetapkan standar harga acuan yang bisa dijadikan pedoman bersama ditingkat lokal.
“Kami tidak menuntut harga tinggi yang memaksa pasar, tapi kami butuh mekanisme yang bisa kami pegang, jika memang pemerintah hadir untuk Rakyat, maka harus ikut mengawal harga, ” tukasnya.
Jika pemerintah mangawal tentu tidak akan ada pihak-pihak yang bermain sendiri.
Petani ingin ada transparansi, agar tahu kapan harga naik dan turun serta alasannya apa.
“Itu saja sudah sangat membantu kami untuk mengatur perencanaan tanam, panen, sampai distribusi, karena kami yakin pemerintah punya niat baik untuk mendukung petani, dan kami siap mendukung upaya itu,” tuturnya.
Talhat juga menyampaikan bahwa sebagai petani, mereka siap bekerjasama dan mengikuti regulasi yang ditetapkan pemerintah, sepanjang itu berpihak pada keadilan dan kelangsungan usaha pertanian rakyat.
Menurutnya, membangun iklim usaha tani yang sehat memerlukan komunikasi terbuka antara petani, pemerintah, dan pelaku pasar, jika ketiganya terhubung dalam sistem yang saling mengawasi dan melindungi, ia percaya kesejahteraan petani bisa lebih terjamin.
“Kami percaya pemerintah tidak tinggal diam, kami ingin mengingatkan, agar petani seperti kami ini juga dilihat, didengar, dan diberikan kepastian, jangan biarkan harga turun tanpa pengawasan dan arah, karena kami ingin bertani dan butuh jaminan bahwa hasil jerih payah kami dihargai secara layak,” pungkasnya. ***
Editor : Redaksi
Pewarta : Saha Buamona
