Klikfakta.id, TERNATE – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate, Maluku Utara mendesak DPRD Kota Ternate, mengevaluasi anggaran perjalanan dinas (perjadin) Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly yang dianggap tidak memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan di Kota Ternate.
Pasalnya anggaran perjadin Sekda Kota Ternate Rizal Marsaoly diduga membengkak mencapai Rp5 miliar dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Ternate ditengah-tengah efesiensi.
Padahal berbagai permasalahaan, dan ketimpangan yang masih menghantui, seperti buruknya infrastruktur, keterbatasan layanan kesehatan, serta minimnya perhatian terhadap pendidikan, namun pemkot ternate justru lebih mementingkan kenyamanan birokrasi.
Desakan itu disampaikan langsung oleh Sekertaris HMI Cabang Ternate M. Riski A. Karim.
“Keterbatasan APBD yang seharunya menyentuh terhadap sosial masyarakat dalam pembangunan dan kesejahteraan justru ini mencerminkan bobroknya tata kelola Pemkot Ternate,” ujar Riski kepada Klikfakta.id pada Senin 17 Maret 2025.
Rizal Marsaoly selaku sekda, kata Riski sebagai pengguna anggaran harus memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik terkait dengan penggunaan anggaran sebesar Rp5,8 miliar itu.
Jika anggaran yang sebesar itu tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaiknya maka selaku sekda harus mendapat konsekuensi hukum dan administratif.
“Kami mendesak kepada DPRD Kota Ternate sebagai wakil rakyat untuk mengevaluasi anggaran perjadin yang dianggap tidak memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan Kota Ternate,” tegasnya.
HMI Cabang Ternate, tegas Riski akan terus mengawal kebijakan-kebiakan pemkot ternate yang tidak menyentuh terhadap persoalan masyarakat kota ternate dan maluku utara pada umumnya.
“Kami akan mengawal bobroknya seorang Sekda dengan perjadinnya sampai pada proses hukum ketika disalahgunakan, jangan sampai anggaran sebesar itu hanya untuk kepentingan jalan-jalan,” pungkasnya.
Ditengah kebijakan efisiensi yang telah diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, namun Sekda memiliki perjadin sebesar itu, hal ini terlihat Pemkab Ternate mengabaikan intruksi Presiden.
“Keterbatasan APBD ini harusnya Pemkot lebih fokus pada belanja untuk kegiatan prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyaraka, bukan menghamburkan anggaran,” pungkasnya. ***
Editor : Redaksi
Pewarta : Saha Buamona
