Inspektorat serta DPMD Halsel Dituding Lindungi Kades Saketa

Klikfakta.id, HALSEL — Warga Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan menuding Inspektorat bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) melindungi Kepala Desa Saketa, Idjul Kiat, yang diduga melakukan penyalahgunaan Dana Desa.

Warga menilai dua lembaga pengawas tersebut terkesan “membisu” dan tidak menindaklanjuti laporan masyarakat, meski aksi pemalangan kantor desa telah berlangsung hampir tiga bulan lamanya.

“Kemarahan kami berubah menjadi kecurigaan besar bahwa ada pihak yang melindungi Kepala Desa Idjul Kiat,” tegas Ismail Kiat, Koordinator Aliansi Masyarakat Desa Saketa Menggugat, kepada Klikfakta.id, Kamis (13/11/2025).

Ismail menilai sikap Inspektorat dan DPMD sangat pasif dalam merespons laporan warga terkait dugaan korupsi dana desa.

“Kami tidak buta, kami tahu siapa yang diam — dan diam itu artinya ikut melindungi. Inspektorat dan DPMD jangan pura-pura bersih!” serunya.

Menurut aliansi, laporan beserta bukti-bukti telah diserahkan kepada pihak terkait, namun hingga kini belum ada langkah konkret dari dua lembaga pengawas tersebut.

Warga menuduh adanya pembiaran terhadap dugaan penyalahgunaan dana desa, dengan pelaksanaan program fiktif, serta pelanggaran administratif pemerintahan desa.

“Kalau fungsi pengawasan tidak dijalankan, lalu untuk apa ada Inspektorat? Untuk apa ada DPMD?” lanjut Ismail.

“Sikap pasif mereka sudah melewati batas kelalaian administratif dan masuk kategori pembiaran sistematis,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Pemuda Saketa, Ramdan, sangaji menyebut sikap diam oleh pemerintah kabupaten justru mempermalukan nama daerah.

Ia mengatakan aksi pemalangan kantor desa dimulai sejak akhir Agustus lalu merupakan simbol protes terhadap sistem pemerintahan yang dinilai “busuk”.

Warga menuntut Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, memerintahkan audit terbuka serta memanggil Inspektorat dan DPMD untuk memberi penjelasan kepada publik terkait dugaan pembiaran, sekaligus mengumumkan hasil penyelidikan.

“Kalau Inspektorat dan DPMD terus bungkam, berarti mereka bagian dari jaringan penyalahgunaan kekuasaan,” ujar Ramdan.

Hingga berita ini ditayang, upaya konfirmasi masih terus dilakukan awak media Klikfakta.id kepada Inspektorat dan DPMD, termasuk Bupati Halmahera Selatan Hassan Ali Basssm Kasuba. (sah/red)