Klikfakta.id,HALUT – Ketua Forum Kepala Desa (FKD) Kecamatan Kao Teluk, Syamsir Bailusy, menghimbau semua pihak agar tidak mudah terprovokasi oleh isu yang beredar di berbagai media sosial terkait PT Nusa Halmahera Minerals (NHM).
Ia menegaskan bahwa informasi yang tersebar hanya merupakan opini yang bertujuan memancing reaksi publik dan menimbulkan keresahan.
Menurut Syamsir, munculnya selebaran mengenai tanggung jawab NHM terhadap karyawan yang dirumahkan akibat program efisiensi telah dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menggalang aksi protes.
Salah satunya melalui organisasi yang mengatasnamakan Sentral Perjuangan Kao Teluk (SPKT), yang menuntut pemulihan status karyawan terdampak.
Menanggapi situasi ini, Syamsir menyatakan bahwa FKD Kao Teluk tetap mendukung program efisiensi yang dilakukan NHM demi keberlanjutan operasional perusahaan.
Ia meyakini bahwa jika perusahaan kembali stabil, pihak manajemen akan mengutamakan warga lingkar tambang dalam perekrutan tenaga kerja, sesuai dengan prinsip keadilan dan aturan hukum yang berlaku.
“Pada prinsipnya, Forum Kades mendukung penuh langkah NHM dalam memulihkan operasionalnya. Jika perusahaan sudah pulih, kami percaya karyawan yang berasal dari lingkar tambang akan mendapat prioritas dalam perekrutan kembali,” ujarnya.
Syamsir juga mengingatkan bahwa NHM, di bawah kepemimpinan Haji Robert, telah memberikan kontribusi besar bagi masyarakat, terutama saat pandemi COVID-19. Bantuan ratusan miliar rupiah telah disalurkan kepada pemerintah dan masyarakat di Maluku Utara, termasuk warga lingkar tambang.
“Kita tidak boleh melupakan bagaimana NHM, melalui Haji Robert, memberikan bantuan besar saat pandemi. Dana ratusan miliar telah disalurkan untuk membantu masyarakat dan pemerintah. Kami berharap NHM segera pulih dan bisa kembali beroperasi normal,” tambahnya.
Terkait keberadaan SPKT, Syamsir menegaskan bahwa gerakan tersebut tidak mewakili pemuda Kao Teluk secara keseluruhan. Ia memastikan bahwa organisasi itu hanya terdiri dari oknum tertentu yang mengatasnamakan perjuangan masyarakat.
“Selebaran yang beredar itu hanyalah opini yang dibuat oleh oknum tertentu, bukan organisasi resmi. Kami melihat banyak pihak yang terlibat dalam gerakan ini berasal dari OKP di luar lingkar tambang,” jelasnya.
Sebagai langkah antisipasi, FKD Kao Teluk akan terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan para kepala desa lainnya untuk menyikapi persoalan ini dengan bijak.(hms/red).
