klikfakta.id,Jakarta-Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua memimpin langsung penguatan tata kelola pemerintahan dengan menghadirkan 30 pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta pada Rabu (26/11/2025).
Kehadiran mereka merupakan bagian dari pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK untuk memastikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai regulasi dan prinsip pencegahan korupsi.
Bupati Piet Hein Babua menjelaskan, kehadiran 30 pimpinan OPD di KPK merupakan tindak lanjut instruksi Bupati agar seluruh OPD melakukan verifikasi dan validasi data kinerja Pemerintah Daerah yang dikelola masing-masing instansi.
“Semua dokumen Pemda Halut diverifikasi untuk memastikan apakah Pemerintah Daerah telah melaksanakan program sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah ini penting untuk memastikan kebenaran data, serta mengantisipasi potensi ketimpangan, penyalahgunaan, maupun penyelewengan di masa mendatang,” ujar Bupati.
Bupati menambahkan, seluruh pimpinan OPD diminta untuk mengikuti agenda bersama Deputi Pencegahan KPK RI selama dua hari, 26–27 November 2025.
Melalui evaluasi tersebut, Pemda Halut diharapkan mampu memenuhi seluruh indikator dalam delapan area intervensi MCP KPK.
Delapan area intervensi tersebut meliputi: perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD, dan optimalisasi pajak daerah.
Adapun rombongan OPD Halut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Drs. E. J. Papilaya bersama Inspektur Inspektorat Halut Tony Kappuw.
“Dengan adanya verifikasi dari KPK terhadap seluruh dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, kami berharap seluruh kinerja Pemda Halut dapat terkoneksi secara baik serta mendapatkan masukan dan pengawasan berkelanjutan dari KPK,” tambah Bupati.
Menurutnya, kegiatan ini menjadi upaya penting agar setiap kebijakan Pemerintah Daerah dapat dipantau langsung oleh KPK, sehingga Halmahera Utara mampu menghasilkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Bupati menegaskan kepada seluruh pimpinan OPD bahwa setelah proses verifikasi oleh KPK, masing-masing OPD wajib melakukan perbaikan kinerja.
Ia berharap dengan adanya kegiatan ini, pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik di Halmahera Utara dapat meningkat signifikan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
