Klikfakta.id, HALBAR– Wakil ketua DPRD Maluku Utara, Husni Bopeng menggelar reses di daerah pemilihan( dapil) 1 Kota Ternate- Kabupaten Halmahera Barat pada masa persidangan ke-1 tahun 2025.
Reses berlangsung di kantor desa Jalan Baru, Kecamatan Jailolo, pada Rabu(22/1/2025) malam tadi, dihadiri Kepala Desa Jalan Baru, Babinsa, dan masyarakat setempat.
Husni Bopeng dalam kesempatan tersebut mengaku, ada beberapa masukan yang disampaikan oleh pemerintah desa setempat.
Diantaranya pembangunan jalan penghubung antara RT 3 dan RT 4 dengan bentangan 13 meter yang diharapkan dapat dibangun.
Terdapat juga pembangunan jembatan, dimana di desa jalan baru sendri setidaknya butuh pembangunan 5 unit jembatan.
Ada pula jalan tani, dimana untuk kebutuhan jalan tani ini hampir semua desa ada permintaan jalan tani.
Usulan yang tak kalah penting terkait anggaran masjid, yang mana sesuai penyampaian kades jalan baru, butuh anggaran sekira Rp200 juta.
Dari berbagai usulan yang sebagian besar kegiatan fisik tersebut lanjut Husni Bopeng, tentunya menjadi tanggung jawab dirinya untuk dikawal, mengingat ini untuk kepentingan orang banyak di wilayah jalan baru ini.
” Mudah-mudahan ada yang bisa kita akomodir, kalau tidak sekarang, kita akan dorong diperubahan anggaran, ” terangnya.
Husni menjelaskan, tujuan reses tentunya untuk menjaring aspirasi kebutuhan masyarakat yang dianggap paling urgen.
” Dengan adanya reses ini berarti kita hadir di tengah-tengah masyarakat. Usulan-usulan masyarakat baik di Ternate maupun Halbar itu hampir sebagian besar tidak pernah di akomodir lewat musrenbang. Olehnya ini menjadi tanggung jawab kita untuk disampaikan atau diusulkan ke pemerintah provinsi, ” tegasnya.
” Yang harus diingat juga ada kewenangan- kewenangan kota dan kabupaten, provinsi dan pusat. Jadi kalau misalnya bukan kewenangan provinsi, maka perlu adanya sinergi kabupaten dan kota. Tapi kalau kewenangan yang di provinsi maka akan kita dorong, karena itu menjadi kebutuhan warga,” tambahnya.
Berbagai keluhan maupun usulan yang disampaikan melalui reses ini sambung Husni nantinya akan ditindaklanjuti atau disampaikan ke Pemprov Malut melalui sistem informasi pemerintah daerah( SIPD)
Selain itu, tentunya juga menyesuaikan anggaran. Dimana jika anggaran yang disiapkan bagi setiap anggota sekira Rp3 miliar maka dari alokasi anggaran tersebut tentunya harus diatur, untuk pelaksanaan kegiatan di daerah mana yang dianggap urgen. ***
Editor : Armand
Penulis : Riko Noho
Komentar