Klikfakta. id, HALBAR– Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) secara tegas mengkritik sikap Partai Demokrat, partai penguasa di Halbar, terkait penundaan pembayaran siltap dan tunjangan perangkat desa.
Mancelina Lobby, dari DPP APDESI Maluku Utara, menyatakan kekecewaan terhadap Fahmi Albar, anggota DPRD Halbar dari Partai Demokrat, yang dianggap tidak profesional dan kurang dewasa dalam menangani masalah ini.
Menurutnya, pembayaran siltap dan tunjangan tersebut telah disetujui dalam rapat dengar pendapat (RDP) dan paripurna DPRD Halbar.
Kepala Bagian Keuangan Daerah, Sonya Mail, bahkan telah berjanji akan menyelesaikan pembayaran tersebut pada akhir Mei atau Awal April 2025. Namun, hingga saat ini janji tersebut belum ditepati. APDESI Halbar mengancam akan melakukan aksi besar-besaran ke kantor bupati halbar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Aksi ini akan dikomandoi langsung oleh DPD APDESI Maluku Utara usai pelantikan 4 Juni 2025 mendatang di Kantor Gubernur Maluku Utara. Mancelina juga mengungkapkan bahwa, tunggakan operasional kerja perangkat desa dari tahun 2024 hingga saat ini juga belum dibayarkan oleh pemerintah daerah Halbar.
Tunggakan tersebut mencapai rata-rata Rp 30-40 juta per desa Dalam hal ini tunjangan kerja kades sehalbar.
Ia mendesak Fahmi Albar dan Partai Demokrat untuk bersikap lebih responsif dan sinergis dengan para kepala desa.
Ia menilai sikap Fahmi Albar di media sosial menunjukkan ketidakpedulian terhadap permasalahan tersebut. (ajo/red)
