Klikfakta. id, TERNATE — Pasien Jainab Jumati, warga Kelurahan Moti Kota, didiagnosa mengalami sesak napas dan direncanakan untuk dirujuk dari Puskesmas Moti pada Selasa, 21 April 2026 pukul 14.20 WIT.
Namun proses rujukan tidak dapat segera dilakukan karena ketiadaan ambulance laut di lokasi.
Armada ambulance laut andalan BAHIM baru tiba di Pelabuhan Moti Kota pada pukul 18.11 WIT dan selanjutnya bertolak menuju Pelabuhan Residen Ternate. Terdapat jeda waktu hampir empat jam sejak rencana rujukan ditetapkan hingga pasien akhirnya dapat dievakuasi.
Peristiwa ini menuai kritik tajam, Muis Ade, Pemuda Moti menilai bahwa kondisi ini kembali membuka fakta yang tidak bisa lagi ditutupi: sistem rujukan pasien di wilayah Bahim, khususnya Pulau Moti, masih berjalan dengan pola yang tidak manusiawi dan jauh dari standar kegawatdaruratan medis.
Pasien dengan diagnosa sesak napas seharusnya ditangani sesuai prinsip kecepatan (golden time). Namun yang terjadi justru sebaliknya—pasien dipaksa menunggu berjam-jam hanya karena armada tidak tersedia di puskesmas moti. Ini bukan sekadar keterlambatan, melainkan bentuk kegagalan sistemik dalam pelayanan kesehatan.
Muis menilai, model rujukan dengan skema “menunggu dan dijemput” seperti ini secara terang menegaskan bahwa Dinas Kesehatan Kota Ternate gagal dalam menjalankan fungsi dasarnya untuk melindungi dan melayani warga, khususnya masyarakat BAHIM. Skema ini tidak hanya tidak efektif, tetapi juga berisiko tinggi terhadap keselamatan pasien, terutama dalam kondisi darurat.
Ketergantungan pada satu armada tanpa sistem siaga, jelas menunjukkan lemahnya perencanaan dan minimnya komitmen dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat kepulauan BAHIM.
Dalam konteks ini, pemerintah kota Ternate tidak bisa lagi beralasan, ini adalah soal tanggung jawab konstitusional yang tidak dijalankan dengan serius.
Jika kondisi ini terus dipertahankan, maka setiap keterlambatan bukan lagi insiden, melainkan pola pembiaran yang sistematis.
Oleh karena itu, Pemerintah Kota Ternate dan Dinas Kesehatan didesak segera mengambil langkah tegas: menambah minimal dua unit armada ambulance laut, memastikan adanya armada siaga di wilayah Moti, maupun Hiri dan batang dua (BAHIM), serta melakukan evaluasi total terhadap sistem rujukan yang terbukti gagal total.
Nyawa warga tidak boleh terus dipertaruhkan oleh sistem yang lamban dan tidak responsif. Ini saatnya pembenahan, bukan lagi sekadar penjelasan.
Sudah saatnya ada tindakan konkret, terukur, dan segera—bukan janji, bukan wacana. Tambahan armada, sistem siaga yang pasti di tiga kecamatan terluar Batang dua, Hiri dan Moti (BAHIM), dan perombakan total mekanisme rujukan adalah keharusan, bukan pilihan.
” Jika tidak, maka pemerintah harus siap bertanggung jawab atas setiap risiko yang terjadi, termasuk jika keterlambatan itu berujung pada hilangnya nyawa, ” ucapnya. (sah/red)
