Klikfakta. id, KEPSUL– GP Ansor Kabupaten Kepulauan Sula, mengapresiasi kegiatan Diskusi Publik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang digelar Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Ahad 16 Mei 2025 lalu.
Ketua GP Ansor Kabupaten Kepulauan Sula, Abd Basir Panigfat, menilai forum diskusi RPJMD sperti itu menjadi proses awal sebuah tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang clean Government ( pemerintahan yang bersih dan berwibawa) serta a just and eguetable government ( mengakumodasi aspek keadilan dan kesetaraan).
Hal ini sebagaimana yang tergambar dalam sambutan Gubernur Sherly Tjoanda yang menyatakan bahwa, dokumen RPJMD bukan sekedar dokumen teknokratik.
Melainkan janji bersama untuk maluku utara yang bangkit, maju sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan.
” RPJMD harus lahir dari suara rakyat bukan hanya dari meja birokrasi, ” ujar Sherly.
Menurut Basir, Forum RPJMD harus betul- betul mengakomodir suara rakyat yang selama ini terpinggirkan, salah satunya wilayah kepulauan sula.
Pembangunan ruas jalan provinsi di kepulauan sula misalnya, saat ini belum tersentuh sama sekali. ini menjadi atensi pemerhati pembangunan di kepulauan sula.
” Ruas jalan di Kecamatan Sulawesi Barat, dan ruas jalan Mangoli Barat sampai saat ini belum mendapat perhatian dari Pemprov Malut. Semoga dalam penyusunan RPJMD Maluku utara 2024-2029 mampu menjawab persoalan yang jadi keluhan warga di Sula, ” ucapnya, Senin(9/6/2025).
Gubenur Malut Sherly Tjoanda dalam satu membuka kegiatan menyampaikan bahwa, RPJMD bukan sekadar dokumen teknokratik, melainkan janji bersama untuk mewujudkan maluku utara yang Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Berkelanjutan.
“RPJMD ini harus lahir dari suara rakyat, bukan hanya dari meja birokrasi. Kita ingin pastikan tidak ada lagi anak yang terputus sekolah karena biaya, tidak ada ibu yang harus menyeberang laut untuk melahirkan, dan tidak ada pemuda yang merasa jauh dari harapan di tanah sendiri,” paparnya
Diketahui dokumen RPJMD Maluku Utara 2025–2029 memuat enam misi utama, di antaranya:
Transformasi sosial melalui peningkatan kualitas SDM, dengan program unggulan seperti SMA/SMK gratis, beasiswa pendidikan tinggi, layanan kesehatan gratis, dan pembangunan rumah sakit bertaraf internasional.
Penguatan ekonomi daerah berbasis hilirisasi dan ekonomi kreatif, melalui pengembangan sektor unggulan dan industri olahan berbasis lokal.
Reformasi tata kelola pemerintahan yang inklusif dan digital, dengan penguatan layanan publik berbasis elektronik dan keterlibatan masyarakat.
Penguatan demokrasi, stabilitas keamanan dan ekonomi, untuk menciptakan ruang pembangunan yang kondusif dan partisipatif.
Perlindungan budaya, sosial dan lingkungan berbasis kearifan lokal, melalui pengembangan ekowisata, pelestarian budaya, dan mitigasi perubahan iklim.
Pemerataan pembangunan berbasis kepulauan, dengan percepatan infrastruktur dan layanan dasar di pulau-pulau terluar dan terpencil. (var/red)
