Klikfakta.id, TERNATE — Ratusan mahasiswa yang tergabung atas barisan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Khairun Ternate, Maluku mendesak turunkan Prabowo-Gibran dari jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI.
Tuntutan itu disampaikan melalui aksi unjuk rasa yang dipimpin langsung oleh Ketua BEM Unkhair, M. Fatahuddin dengan mengeruduk kantor perwakilan dan rumah dinas (wisma) Gubernur Maluku Utara dan memboikot Jalan Umum di depan Kantor Walikota Ternate, pada Senin (15/6/2026).
Berdasarkan selebaran ratusan mahasiswa itu yang tertulis turunkan Prabowo – Gibran dan kembalikan kedaulatan Rakyat, kondisi ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan tekanan yang nyata, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah.
Menurut massa aksi bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terendah dalam sejarah negara indonesia bukan sekadar fenomena global, melainkan cerminan dari rapuhnya fondasi ekonomi domestik.
Ketergantungan pada impor, serta tata Kelola kebijakan yang buruk membuat ekonomi rentan terhadap guncangan eksternal.
Dampaknya juga terasa dengan harga kebutuhan pokok terus meningkat, apalagi masyakat mengah kebawah.
“Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) selalu disertai dengan kelangkaan BBM subsidi yang semakin memperparah kondisi tersebut,” tulis selebaran ratusan massa aksi itu.
Kebijakan energi yang seharusnya melindungi kelompok rentan justru tidak tepat sasaran. Distribusi juga bermasalah dan pengawasan membuka ruang ketimpangan, masyarakat kecil bersaing mendapat akses subsidi, padahal hak mereka.
Dalam situasi ini, Negara gagal menjalankan fungsi dasar untuk menyejahterakan rakyat. Di sisi lain, program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan koperasi desa.
“Kopdes yang dibanggakan sebagai solusi ekonomi justru terjadi permasalahan tata kelola, pemborosan anggaran, minim pengawasan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan realitas di lapangan,” tutur Fatahuddin.
Program yang tidak dikelola dengan baik bukan hanya tak menyelesaikan masalah, tetapi juga berpotensi menjadi beban fiskal yang dapat mempersempit ruang untuk kebijakan masa depan.
“Dan ini fakta yang kita rasakn hari ini, MBG memakan anggaran 1.5 triliun per hari,” tukasnya.
Kondisi ini lebih diperparah dan meluasnya keterlibatan aparat keamanan TNI-Polri dalam ranah sipil, serta muncul kekhawatiran terkait tumpang tindih kewenangan, potensi yang melemah prinsip supremasi sipil dalam sistem demokrasi.
Hal ini menghambat partisipasi ruang publik dan mempersempit kritik terhadap kebijakan pemerintah. Pada akhirnya, akumulasi dari berbagai persoalan menunjukkan adanya krisis dalam tata kelola kebijakan publik.
“Ketika kebijakan tidak lagi berorientasi pada kepentingan rakyat, maka tekanan ekonomi akan semakin dirasakan oleh kelompok yang paling rentan,” imbuhnya.
Oleh karena itu, BEM Unkhair bergerak untuk menuntuk turunkan Prabowo-Gibran, serta menumbangkan Prabowo – Gibran dengan isu tuntutan lainnya, yakni :
1. Turunkan Harga BBM
2. Cabut UU TNI dan UU Polri
3. Turunkan Harga Sembako
4. Tangkap Mafia BBM di Ternate
5. Usut Tuntas Pembunuhan di Haltim-Halteng
6. Menolak Giant Seawall
7. Tarik Militer ke Barak
8. Hapus program MBG, Kopdes dan Cabut Inpres No 1 Tahun 2025
9. Copot Bahlil dan Pigai dari Jabatan Menteri
10. Sahkan UU Masyarakat Adat
11. Setop Kriminalisasi Aktivis
12. Wujudkan Pendidikan Gratis dan Berikan Kesejahteraan Guru
13. Siapkan Mitigasi di Sektor Transportasi dan Kebutuhan Dasar di Maluku Utara
14. Dorong Skema Kuota Pertalite di Maluku Utara
15. Sentralisasi APBD untuk Rakyat Maluku Utara
16. Mendesak Gubernur Maluku Utara segera bayar Gaji P3K.
( sah/red)
