Klikfakta.id, HALUT- Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara terus memperkuat fondasi ekonomi daerah melalui perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) Percepatan Akses Keuangan Daerah yang digelar Kementerian PPN/Bappenas RI dan dibuka langsung oleh Bupati Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babua, M.Si., di Ruang Meeting Fredy Tjandua, Lantai II Kantor Bupati Halmahera Utara, Senin (20/7/2026) kemarin.Â
Forum ini menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan lembaga jasa keuangan dalam merumuskan strategi memperluas inklusi keuangan sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di Halmahera Utara.
Bupati Piet Hein Babua saat itu didampingi Kepala Bappeda Halmahera Utara, Hernefer F. Tjandua, serta dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). adir perwakilan Kementerian PPN/Bappenas RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku Utara, Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara, Direktur RISE Indonesia, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Halmahera Utara
Dalam FGD tersebut, sejumlah narasumber memaparkan berbagai strategi penguatan akses keuangan daerah. Rosi Widiastuti dari Kementerian PPN/Bappenas RI menjelaskan implementasi Indeks Keuangan Akses Daerah (IKAD) dan SAKSAD sebagai instrumen untuk mengukur sekaligus mempercepat peningkatan inklusi keuangan di Halmahera Utara.
Direktur RISE Indonesia, Caroline Mangowal, memaparkan kesiapan pelaksanaan survei akses keuangan daerah yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis data. Sementara itu, Kepala Bappeda Halmahera Utara, Hernefer F. Tjandua, menyampaikan kondisi terkini akses keuangan di daerah beserta langkah-langkah strategis yang tengah disiapkan pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat.
Bupati Piet Hein Babua menegaskan, peningkatan akses keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara terus membangun sinergi dengan pemerintah pusat, lembaga keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan agar masyarakat, khususnya pelaku UMKM, semakin mudah memperoleh layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan sesuai kebutuhan.
Melalui forum ini, Pemkab Halmahera Utara berharap lahir berbagai rekomendasi strategis yang dapat mempercepat inklusi keuangan, memperkuat daya saing UMKM, menarik investasi, serta membuka peluang ekonomi baru yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
