Klikfakta.id, HALTIM- Warga yang bermukim di kawasan tambang Desa Buli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Kecamatan Maba (GP2KM) menggelar aksi pemboikotan aktivitas PT. Feni Halmahera Timur yang beroperasi di Halmahera Timur, Rabu (29/7/2026).
Aksi demontrasi tersebut buntut kekecewaan warga yang menilai bahwa perusahaan tidak transparansi dalam proses pembahasan AMDAL maupun konsultasi publik terkait dengan pengembangan Kawasan Industri Buli.
Dalam aksi tersebut, massa memblokade akses keluar masuk perusahaan sejak pagi hingga sore hari membuat tidak ada pekerja yang diizinkan melintasi ke lokasi perusahaan, sebagai bentuk protes terhadap PT. FHT agar memberikan penjelasan atas berbagai tuntutan masyarakat.
Ketua GPPKM Fister Goeslaw, menegaskan bahwa warga masyarakat menilai pembahasan AMDAL sebelumnya digelar di Kota Ternate, namun tidak pernah disosialisasikan secara terbuka kepada warga di kawasan terdampak.
“Pembahasan AMDAL PT. FHT di Ternate, kami anggap tidak tuntas, karena sampai saat ini tak pernah disosialisasikan kepada masyarakat di lingkar tambang. Tetapi pihak perusahaan tetap menjalankan aktivitas,” tegasnya.
Bahkan, di tengah polemik PT FHT memilih kembali Konsultasi Publik terkait Rencana Pengembangan Kawasan Industri Buli dan fasilitas pendukungnya di Jakarta dengan memboyong sebagian warga, pada Rabu, 29 Juli 2026.
Dengan langkah tersebut kembali memicu warga masyarakat sehingga, terjadinya penolakan karena dinilai tidak melibatkan perwakilan seluruh desa yang terdampak langsung aktivitas perusahaan.
“Hanya sebagian perwakilan warga desa yang diundang untuk mengikuti konsultasi publik, sejumlah desa lain di kawasan industri tidak dilibatkan, padahal semua menerima dampak lingkungan dan sosial yang sama dengan pengembangan kawasan tersebut,” ujarnya.
Fister menyebutkan, aksi pemboikotan ini juga melibatkan sejumlah organisasi, yakni karang taruna dari sejumlah desa di kawasan Industri Buli, diantaranya: Karang Taruna Buli Karya, Wayafli, Buli, Teluk Buli, Sailal, Geltoli, Baburino, dan Pekaulang.
Mereka mempertanyakan kepada perusahaan terkait alasan menyelenggarakan konsultasi publik di Jakarta, padahal aktivitas operasional perusahaan berada di wilayah Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur.
“Ini aneh, karena konsultasi publik, harusnya publik tahu, tetapi justru kebalikan. Jadi patut kami menduga kalau ini ada yang ditutup tutupi, pertanyaannya ada apa sebenarnya,” kesalnya.
Menurutnya hanya ada 5 desa terdampak yang dicantumkan, untuk itu sejumlah warga yang tergabung dalam Karang Taruna menganggap tidak adil.
Ia mengaku merasakan dampak yang sama, baik dampak Lingkungan dan dampak sosial ekonomi.
“Kami meminta PT Feni melakukan evaluasi ulang AMDAL terhadap desa yang terdampak,” tegasnya.
Untuk itu Fister menyampaikan sejumlah poin yang menjadi tuntutan massa aksi diantaranya :
1. PT Feni Haltim wajib bersedia Melaksanakan Sosialisasi terkait hasil sidang amdal yang dilaksanakan di kota Ternate, untuk dilakukan di Buli selambat-lambatnya satu minggu.
2. PT Feni wajib bersedia melaksanakan Konsultasi Publik di Kecamatan Buli sebagai daerah terdampak dan wajib dibuka secara umum.
3. PT Feni wajib bersedia meninjau dan mengevaluasi status batas wilayah terdampak kawasan industri Buli yang tertuang dalam dokumen Amdal.
4. PT Feni wajib menetapkan 10 desa dalam wilayah ring satu di Kecamatan Maba mapun wilayah Kota Maba.
“Selain itu, massa meminta perusahaan untuk meninjau kembali dan mengevaluasi penetapan batas wilayah yang masuk kategori kawasan terdampak pengembangan Kawasan Industri Buli,” tambahnya.
Ia menegaskan, aksi pemboikotan akan terus berlanjut apabila pihak perusahaan tidak mau menanggapi tuntutan tersebut. Sebab aksi yang berlangsung sejak pagi hingga sore belum ada perwakilan dari PT Feni Haltim yang menemui massa aksi.
“Sejak pagi hingga sore ini, tidak ada satu pun perwakilan dari PT FHT yang bertemu dengan kami. Jadi kami tegaskan, kalau tuntutan kami tak direspon, maka pemboikotan akan terus kami lakukan,” pungkasnya. (sah/red)
