Klikfakta.id, JAKARTA — Pengurus Pusat Forum Mahasiswa Pascasarjana (PP Formapas) Maluku Utara Jakarta merespons pernyataan anggota DPRD Kota Ternate dari Fraksi NasDem, Nurlela Syarif, yang menyebut bahwa rekaman percakapan terkait kenaikan gaji, perjalanan dinas, dan pokok-pokok pikiran (pokir) adalah persoalan tahun 2025.
Nurlela Syarif sebelumnya menyebut persoalan tersebut sudah “basi” karena terjadi pada 2025 dan dinilai tidak lagi istimewa.
Pernyataan itu kemudian mendapat respons dari Ketua Umum PP Formapas Maluku Utara Jakarta, Riswan Sanun.
Baca Juga :
Rekaman DPRD Kota Ternate Disoroti, Nurlela Syarif Sebut Kejadian 2025
Riswan menegaskan, bahwa persoalan yang dipersoalkan publik bukan lama atau barunya rekaman tersebut, melainkan menyangkut transparansi, kepatutan dalam penggunaan anggaran, efisiensi, serta sejauh mana DPRD Kota Ternate menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas.
“Jangan menggeser persoalan dari substansi ke soal usia rekaman. Kalau memang rekaman itu terjadi pada 2025, maka pertanyaan publik justru semakin jelas: sebenarnya apa yang dibahas, apa yang kemudian menjadi keputusan, dan apakah kebijakan anggaran lahir setelahnya sejalan dengan kepentingan rakyat?” tegas Riswan, Sabtu (19/9/2026).
Menurutnya, pernyataan bahwa persoalan tersebut sudah “basi” tidak serta-merta harus menghapus kewajiban DPRD untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Baca Juga :
Dugaan Korupsi di DPRD Ternate Dilimpahkan ke Kejari Baru Masuk PTSP 1 September
Sebab, pembicaraan mengenai tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas maupun pokir yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran publik sehingga memiliki dimensi pertanggungjawaban kepada masyarakat.
“Uang yang dibahas itu bukan uang pribadi anggota DPRD. Itu uang publik. Karena itu, ketika ada rekaman yang memunculkan pertanyaan mengenai prioritas anggaran, publik berhak meminta penjelasan. Tidak bisa persoalan substansi ditutup hanya dengan mengatakan ‘itu berita basi’,” ujarnya.
Riswan juga mempertanyakan konsistensi DPRD Kota Ternate dalam menerjemahkan agenda efisiensi anggaran.
Di satu sisi, pemerintah dan masyarakat terus berbicara mengenai keterbatasan fiskal serta kebutuhan pembangunan, pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan berbagai persoalan sosial.
Baca Juga :
Polda Malut Kembali Periksa Anggota DPRD Ternate terkait Dugaan Korupsi Perjadin
Namun, di sisi lain, muncul pembahasan mengenai peningkatan berbagai fasilitas dan kepentingan internal lembaga legislatif.
“Di sinilah ukuran komitmen DPRD diuji. Ketika anggaran terbatas, apakah yang pertama kali dipikirkan adalah memperkuat pelayanan publik atau justru memperbesar ruang belanja untuk kepentingan internal? Ini pertanyaan sederhana, tetapi penting untuk dijawab secara terbuka,” kata Riswan.
Ia juga menantang Nurlela Syarif memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pertemuan yang terekam tersebut.
Menurut Riswan, dalam rekaman yang beredar, Nurlela terdengar aktif menyampaikan pandangan dan berupaya meyakinkan anggota DPRD lainnya untuk menyetujui tiga usulan yang dibahas.
Baca Juga :
Penegasan Kapolda Malut Terkait Dugaan Korupsi Perjadin DPRD Kota Ternate
“Kalau dianggap tidak istimewa, silakan buka penjelasannya. Kalau ada informasi yang keliru, koreksi. Kalau konteks pembicaraannya yang berbeda, jelaskan. Jangan hanya mengatakan basi. Rakyat membutuhkan jawaban, bukan pengalihan isu,” tegasnya.
Riswan mengingatkan, jangan sampai masyarakat diminta memahami kebijakan efisiensi anggaran, sementara lembaga yang seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat justru tidak mampu memberikan penjelasan ketika muncul pertanyaan mengenai anggaran dan fasilitas lembaga legislatif.
Ia menegaskan, jabatan sebagai wakil rakyat bukanlah ruang untuk mengutamakan kepentingan sendiri.
“Jabatan politik adalah mandat rakyat. APBD adalah uang rakyat. Maka prioritas anggaran juga harus kembali kepada rakyat. Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton ketika kepentingan mereka sendiri justru kalah dalam pembahasan anggaran,” pungkas Riswan. (sah/red)
