Klikfakta. id,TERNATE.- Rekaman percakapan yang diduga memuat perdebatan sejumlah anggota DPRD Kota Ternate, Maluku Utara terkait usulan kenaikan gaji, tunjangan, hingga anggaran pokok pikiran (pokir) beredar luas di media sosial, akhirnya terungkap
Rekaman berdurasi sekitar 10 menit 13 detik tersebut diduga direkam dalam sebuah rapat internal bersama pimpinan DPRD Kota Ternate.
Salah satu anggota DPRD Kota Ternate dari Fraksi NasDem, Nurlela Syarif yang dikonfirmasi via pesan WhatsApp mengaku, kejadian 2025 dan tidak istimewa.
“Berita so basi, terlambat, silahkan, makasi so kase top pe saya, bikin berita gratis, ” ucapnya.
Baca Juga :
Tunjangan DPRD Kota Ternate Naik Fantastis, Capai Rp 41,9 Miliar
Dilain pihak, rekaman percakapan permintaan kenaikan gaji, tunjangan, perjalanan dinas, dan pokok pikiran para wakil rakyat itu, menuai sorotan Pengurus Pusat Forum Mahasiswa Pascasarjana (PP Formapas)Maluku Utara di Jakarta di tengah ruang fiskal Pemerintah Kota Ternate yang tengah mengalami tekanan.
Ketua Umum PP Formapas Maluku Utara Riswan Sanun, menilai pembahasan sejumlah anggota DPRD tersebut memperlihatkan persoalan yang serius adanya prioritas dan kepekaan terhadap kondisi masyarakat.
“Ketika rakyat diminta memahami efisiensi dan keterbatasan fiskal, tetapi ada pembicaraan tentang kepentingan DPRD, yang muncul justru pembahasan tunjangan, perjalanan dinas dan pokir. Maka wajar ketika publik bertanya: siapa sebenarnya yang diprioritaskan?,” tanya Riswan berdasarkan rilis yang diterima Klikfakta.id, Jumat (18/9/2026).
Baca Juga :
Rekaman Perdebatan Kenaikan Gaji, Tunjangan, dan Pokir DPRD Kota Ternate Bocor
Menurut Riswan, DPRD memang memiliki hak dan fungsi dalam pembahasan APBD. Namun, hak tersebut harus berjalan bersama tanggung jawab moral untuk memastikan uang rakyat digunakan berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak.
“Jangan sampai DPRD hanya sibuk menghitung berapa tambahan tunjangan dan perjadin yang bisa diperoleh daripada berapa banyaknya atas persoalan rakyat yang belum diselesaikan,” tukasnya.
Ditegaskan, APBD bukan ruang untuk memperbesar fasilitas lembaga politik, melainkan instrumen untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, setiap usulan tambahan anggaran DPRD harus terbuka terhadap berapa nilainya, apa urgensinya, apakah manfaatnya lebih pada kepentingan masyarakat, dan bagaimana nanti dampaknya terhadap kemampuan fiskal daerah.
“Kalau benar-benar untuk rakyat, buka datanya. Jangan hanya bicara kepentingan lembaga. Rakyat berhak tahu berapa anggaran yang diminta, untuk apa, dan apa manfaatnya, ” sebutnya.
Baca Juga :
Penegasan Kapolda Malut Terkait Dugaan Korupsi Perjadin DPRD Kota Ternate
Kritik dari PP Formapas Maluku Utara Jakarta bukan berarti menolak hak keuangan DPRD. Namun yang dipersoalkan adalah prioritas dengan kondisi fiskal daerah yang sedang terbatas.
“Jangan sampai hanya rakyat yang diminta berhemat, pelayanan publik diminta efisien, tapi lembaga politik justru sibuk memperjuangkan tambahan fasilitasnya sendiri. Ini bukan soal boleh atau tidak boleh, tetapi soal kepantasan dan keberpihakan anggaran,” tegasnya.
Baca Juga
Untuk itu, atas nama PP Formapas mendesak kepada DPRD Kota Ternate membuka secara transparan seluruh pembahasan mengenai kenaikan tunjangan, perjalanan dinas dan pokir, termasuk dasar hukum, besaran anggaran, sumber pembiayaan, serta manfaat yang akan diterima masyarakat.
“DPRD adalah wakil rakyat, bukan lembaga yang berdiri di atas rakyat. Kalau uangnya uang rakyat, maka pertanggungjawabannya harus kepada rakyat,” tegas Riswan lagi.
Menurutnya ukuran keberhasilan DPRD bukan hanya seberapa besar fasilitas yang berhasil diperjuangkan, melainkan seberapa besar kepentingan masyarakat berhasil dikawal.
“Jangan sampai kursi rakyat justru lebih sibuk mengurus kenyamanan penghuninya daripada penderitaan rakyat yang memilihnya,” tutup Riswan Sanun.
Riswan mengaku rekaman yang diterimanya itu anggota Komisi II DPRD Kota Ternate Fraksi Gerindra, Zulfikri Andili menyebut tiga opsi itu penting untuk dibahas dan mendorong Badan Anggaran DPRD memperjuangkan kenaikan tunjangan dan peningkatan kapasitas perjalanan dinas.
“Tiga opsi ini menurut saya sangat penting,” kata Riswan berdasarkan isi rekaman yang diterima.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate dari Fraksi NasDem, Nurlaela Syarif, meminta agar anggota DPRD terlebih dahulu menyatukan kepentingan sebelum membawa usulan kepada pemerintah daerah.
“Kira-kira mana yang paling bisa kita negosiasi dengan pemerintah daerah,” sebut Nurlela.
Nurlaela bahkan juga menekankan perlunya menentukan kebutuhan yang paling penting dan realistis untuk diperjuangkan.
Di sisi lain, Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate dari Fraksi PPP, Muzakir Gamgulu, menyatakan dalam rekaman tersebut bahwa usulan kenaikan tunjangan, pokir dan peningkatan kapasitas perjalanan dinas dapat dibawa bersama kepada Wali Kota.
Sedangkan Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate dari Fraksi PKB, Farijal S. Teng, meminta agar setiap opsi dihitung secara konkret sehingga besaran tambahan anggaran dapat diketahui. (sah/red)
