‎Agustinus Diduga “Tertabrak” Kapal 5 M, Praktisi Hukum Desak Bupati Halbar Copot

Klikfakta.id, ‎TERNATE — Praktisi hukum Hendra Karianga mendesak kepada Bupati Halmahera Barat James Uang agar mencopot Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Halmahera Barat, Agustinus Maholle dari jabatannya atas dugaan tindak pidana korupsi. 

Pasalnya DKP Halmahera Barat ‎diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan kapal tangkap fiberglass senilai Rp 5.027.650.450 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024.

‎Hendra menilai, dugaan keterlibatan pejabat dalam perkara yang diperiksa aparat penegak hukum semestinya menjadi alasan bagi kepala daerah untuk mengambil langkah tegas untuk melakukan evaluasi dan mencopot langsung pejabat terkait dari jabatannya.

‎“Bupati Halbar harus copot Kepala DKP, karena diduga tersandung korupsi, apalagi nilainya Rp5 miliar, jangan pertahankan,” tegas Hendra pada Senin (10/8/2026).

‎Menurutnya langkah pencopotan bukan hanya berkaitan dengan proses pemeriksaan hukum, tetapi juga menyangkut kredibilitas dan nama baik Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

‎Hendra juga meminta Bupati Halmahera Barat James Uang tidak menunggu proses hukum berjalan lama, sebelum mengambil langkah administratif terhadap Kepala DKP Agustinus Maholle. 

‎“Jangan tunggu lama. Segera copot, karena ini menyangkut nama baik bupati dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat,” ujarnya.

‎Ia menegaskan, pejabat yang menjadi sorotan dalam dugaan perkara korupsi seharusnya tidak diberikan ruang menjalankan jabatan strategis sebelum persoalan tersebut menjadi terang.

‎“Kalau memang ada dugaan korupsi, bupati jangan berusaha melindungi. Harus copot dari jabatannya sebagai Kadis DKP,” pungkasnya.

‎Kasus tersebut berkaitan dengan pengadaan Kasko 3 GT kapal tangkap fiberglass beserta alat tangkap ikan dan sarana keselamatan pelayaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024.

‎Dalam proyek tersebut, Kepala DKP Halmahera Barat Agustinus Maholle disebut memiliki posisi kepala DKP dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta kontraktor pelaksana menjadi pihak yang disebut dalam proyek pengadaan tersebut.

‎”Saya berharap Bupati Halmahera Barat segera mengambil keputusan tegas agar pemerintah tetap berjalan dengan prinsip dan transparansi, akuntabilitas, serta menjaga kepercayaan publik,”tandasnya.

‎Hingga berita in ditayang, redaksi Klikfakta.id masih dalam upaya untuk mengkonfirmasi Bupati Halmahera Barat James Uang terkait desakan pencopotan tersebut. (sah/red)