Klikfakta.id, TERNATE – Panglima Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha, Mayjen TNI Nefra Firdaus, mendorong kolaborasi antara TNI, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan DPRD untuk mengatasi berbagai persoalan pendidikan, termasuk tingginya angka anak tidak sekolah yang diperkirakan mencapai 34 ribu orang.
Komitmen tersebut disampaikan Pangdam saat menerima audiensi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), sejumlah kepala dinas terkait, serta anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan mendasar yang masih menghambat pemerataan pendidikan di wilayah Maluku Utara.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius adalah puluhan ribu anak yang belum mengakses pendidikan.
Menanggapi kondisi tersebut, Pangdam mengajak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkolaborasi dengan Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha untuk melakukan pendataan dan mengidentifikasi penyebab anak-anak tersebut tidak bersekolah.
“Kami ingin persoalan 34 ribu anak yang tidak sekolah ini menjadi perhatian bersama. Karena itu, perlu dilakukan pendataan secara menyeluruh untuk mengetahui apa yang menjadi kendala mereka, sehingga kita bisa mencari solusi secara bersama-sama. Kodam siap mendukung pemerintah daerah dalam upaya mengatasi persoalan ini,” ujar Pangdam.
Selain itu, kondisi geografis Maluku Utara yang terdiri atas wilayah kepulauan juga menjadi tantangan tersendiri. Keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur menyebabkan sejumlah wilayah terpencil sulit dijangkau petugas pendidikan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pangdam menyatakan kesiapan Kodam membantu membuka akses melalui dukungan sarana dan prasarana jalan agar pelayanan pendidikan dapat menjangkau masyarakat hingga ke pelosok.
“Persoalan geografis tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan. Kami siap berkolaborasi dan membantu sesuai kemampuan serta tugas TNI, terutama dalam mendukung pembukaan akses ke wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau,” tegasnya.
Terkait program revitalisasi sekolah, Pangdam menjelaskan bahwa Kodam telah melaksanakan program tersebut. Namun, belum seluruh sekolah dapat terakomodasi karena masih terdapat data sekolah yang belum masuk dalam daftar program revitalisasi.
Persoalan lain yang turut disoroti adalah kekurangan tenaga pengajar yang diperkirakan mencapai hampir 6.000 orang di Maluku Utara.
Menyikapi kondisi tersebut, Pangdam mendorong optimalisasi peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk mendukung sektor pendidikan di wilayah masing-masing.
Meski demikian, keterlibatan Babinsa sebagai tenaga pengajar harus memperhatikan persyaratan sertifikasi dan kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami melihat Babinsa memiliki potensi untuk ikut membantu mendukung pendidikan di wilayah binaannya. Namun, tentu harus memperhatikan kompetensi dan sertifikasi yang dipersyaratkan. Jangan sampai niat membantu justru tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Pangdam juga menyambut baik permintaan agar unsur komandan satuan TNI dapat berkontribusi memberikan materi pembelajaran di sekolah, terutama mengenai wawasan kebangsaan, bela negara, dan pembinaan teritorial.
Menurutnya, pendidikan tidak hanya berbicara tentang kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter, kedisiplinan, dan rasa cinta tanah air.
“Kami siap mendukung pembinaan generasi muda melalui materi wawasan kebangsaan, bela negara, dan nilai-nilai nasionalisme. Harapannya, anak-anak Maluku Utara tumbuh menjadi generasi yang cerdas, disiplin, memiliki karakter kuat, serta mempunyai semangat untuk mengabdi kepada bangsa dan negara,” ungkap Mayjen TNI Nefra Firdaus.
Menutup pertemuan, Pangdam menegaskan bahwa persoalan pendidikan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja.
Dibutuhkan sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan agar pemerataan pendidikan di Maluku Utara dapat diwujudkan.
“Kami berharap Dinas Pendidikan terus membina dan membentuk karakter generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa. Tanamkan kepada mereka semangat belajar, rasa tanggung jawab, dan motivasi untuk memberikan pengabdian terbaik kepada negara. Masa depan bangsa berada di tangan generasi muda,” pungkasnya.
Melalui kolaborasi TNI, pemerintah daerah, dan DPRD, berbagai persoalan pendidikan di Maluku Utara diharapkan dapat ditangani secara bertahap, mulai dari pendataan anak tidak sekolah, pemerataan tenaga pengajar, hingga pembukaan akses pendidikan di wilayah terpencil. ***
Sumber : Pendam XXVIII/Moloku Kie Raha
