Kejati Malut Ditantang Berani Periksa Koko Laos dan James Uang di Kasus RSP Halbar

Klikfakta.id,,TERNATE – Proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, dengan nilai anggaran sekitar Rp42,9 miliar, menyisakan persoalan yang serius. 

Pasalnya ditengah besarnya uang negara yang digelontorkan untuk pembangunan fasilitas kesehatan, justru mangkrak dan memunculkan pertanyaan besar tentang pertanggungjawaban anggaran serta pihak-pihak yang harus dimintai keterangan.

Persoalan ini bukan sekadar proyek yang gagal diselesaikan. 

Namun sejumlah temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Malut Utara yang perlu ditelusuri lebih jauh, mulai dari pembebasan lahan, realisasi anggaran, bukti pertanggungjawaban pembayaran, hingga keputusan pemindahan lokasi pembangunan.

Dua Nama Jadi Sorotan Publik 

Di tengah polemik tersebut, nama pengusaha Jhoni alias Koko Laos dan Bupati Halmahera Barat James Uang menjadi sorotan publik. 

Keduanya didesak untuk memberikan penjelasan mengenai peran dan keterkaitan masing-masing dalam proyek yang kini menjadi perhatian masyarakat tersebut.

Sorotan terhadap proyek ini semakin meluas setelah sebuah unggahan di media sosial TikTok viral yang tercatat memperoleh sebanyak 17,2 ribu penayangan, 296 tanda suka, 45 komentar, dan 94 kali dibagikan.

Sejumlah warganet bahkan meminta aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak-pihak tertentu.

Salah satu komentar dari akun @Rafly Mm berbunyi, “Kalau terbukti tangkap saja jangan segan-segan, jangan berikan kesempatan terutama yang namanya berinisial Koko, blacklist perusahaannya. Penjarakan, miskinkan, dan sita asetnya.”

Sementara akun @Ko Iki menuliskan komentar singkat yang ditujukan kepada Bupati Halbar James Uang, “Tangkap Jemz tu.”

Komentar tersebut merupakan ekspresi desakan warganet, bukan bukti keterlibatan ataupun kesalahan pidana pihak yang disebutkan.

Dokumen yang menjadi salah satu dasar sorotan terhadap proyek ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Maluku Utara Nomor 15/A/LHP/XIX/05/2025 tertanggal 26 Mei 2025.

Dalam laporan tersebut, terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaan pembangunan RSP Halbar yang membutuhkan penjelasan dan tindak lanjut.

Salah satu persoalan yang mencolok berkaitan dengan pembebasan lahan. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tercatat belum menyelesaikan pembebasan lahan, meskipun anggaran sekitar Rp507 juta telah dicairkan.

Fakta tersebut memunculkan pertanyaan yang mendasar: bagaimana dalam proses pencairan anggaran yang dilakukan ketika persoalan pembebasan lahan belum diselesaikan?

Siapa pihak yang bertanggung jawab atas pencairan tersebut? Apakah pekerjaan dan kewajiban yang menjadi dasar pembayaran telah dipenuhi? Ke mana aliran dana tersebut berakhir?

Pertanyaan berikutnya menyangkut realisasi anggaran sekitar Rp17 miliar yang menjadi sorotan karena terdapat pembayaran tanpa dukungan bukti pertanggungjawaban yang memadai.

Persoalan ini perlu ditelusuri secara menyeluruh. Penyidik harus memastikan siapa penerima pembayaran, perusahaan apa yang terlibat, pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan, serta kesesuaian antara nilai pembayaran dan hasil pekerjaan di lapangan.

Sebab, ketika anggaran telah direalisasikan sementara proyek tidak memberikan hasil sebagaimana mestinya, pertanggungjawaban penggunaan uang negara tidak boleh berhenti pada laporan administratif.

Persoalan lainnya adalah pemindahan lokasi pembangunan RSP Halbar dari Desa Jano, Kecamatan Loloda, ke Desa Soana Masungi, Kecamatan Ibu.

Kebijakan yang dikaitkan dengan keputusan Bupati James Uang tersebut perlu diperiksa dari aspek administrasi, teknis, penganggaran, hingga konsekuensi hukumnya.

Penyidik perlu memastikan apakah pemindahan lokasi telah melalui prosedur yang sah, didukung kajian teknis, serta memiliki dasar pengambilan keputusan yang dipertanggungjawabkan.

Apabila pemindahan lokasi berdampak terhadap pelaksanaan pekerjaan, penggunaan anggaran, atau menimbulkan kerugian keuangan negara, maka seluruh pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab harus dimintai keterangan sesuai kapasitas masing-masing.

Jangan sampai keputusan yang seharusnya mendukung pembangunan fasilitas kesehatan justru menimbulkan persoalan baru dan menghambat hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan.

Nama Jhoni alias Koko Laos turut menjadi perhatian dalam polemik proyek tersebut

Pakar Hukum : Kejati Jangan Polemik Lagi

Pakar hukum keuangan negara, Dr. Hendra Karianga, sebelumnya mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara agar mengusut tuntas persoalan pembangunan RSP Halbar.

Hendra bahkan meminta penyidik tidak hanya memeriksa aspek administratif, tetapi harus menelusuri pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan pelaksanaan proyek, termasuk peran Jhoni alias Koko Laos dan Bupati James Uang.

Penelusuran, menurutnya, harus didasarkan pada bukti dan kapasitas masing-masing pihak dalam rangkaian pelaksanaan proyek.

Dengan demikian, pemeriksaan terhadap nama-nama yang menjadi sorotan publik bukan untuk mendahului proses hukum, melainkan memastikan seluruh pihak yang memiliki informasi atau tanggung jawab memberikan keterangan secara transparan.

Hendra juga menyoroti lambannya penanganan perkara tersebut.

“Kasus RSP Halbar sudah dua Kajati berganti, jadi mohon Kejati yang baru agar jangan lagi berpolemik. Kejati baru harus usut sampai tuntas,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa penanganan dugaan penyimpangan keuangan negara membutuhkan kepastian dan keterbukaan kepada masyarakat.

Kini perhatian publik tertuju kepada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Roberthus Melchisedek Tacoy.

Kejati dituntut menjelaskan sejauh mana penanganan persoalan RSP Halbar, termasuk apakah temuan BPK telah ditindaklanjuti melalui penyelidikan atau penyidikan, siapa saja yang telah dimintai keterangan, dan apakah sudah dilakukan penghitungan potensi kerugian keuangan negara.

Ada sejumlah hal penting yang perlu dijawab melalui proses penegakan hukum.

Pertama, bagaimana pertanggungjawaban pencairan anggaran pembebasan lahan sekitar Rp507 juta ketika pembebasan lahan belum diselesaikan?

Kedua, siapa saja penerima pembayaran dari realisasi anggaran sekitar Rp17 miliar yang menjadi sorotan BPK?

Ketiga, bagaimana proses pemindahan lokasi pembangunan dari Desa Jano ke Desa Soana Masungi dan siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut?

Keempat, bagaimana hubungan perusahaan pelaksana, pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan, dan pengambil kebijakan dalam keseluruhan pelaksanaan proyek? 

Kelima, berapa nilai kerugian keuangan negara yang dapat dibuktikan apabila ditemukan penyimpangan dalam penggunaan anggaran?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berbasis dokumen, pemeriksaan saksi, penelusuran transaksi keuangan, serta pemeriksaan fisik pekerjaan.

Publik juga berhak mengetahui apakah anggaran yang telah dibayarkan benar-benar sebanding dengan pekerjaan yang dihasilkan.

Mangkraknya RSP Halbar menjadi persoalan serius karena menyangkut dua kepentingan sekaligus: perlindungan keuangan negara dan hak masyarakat mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan.

Anggaran puluhan miliar rupiah seharusnya menghasilkan infrastruktur kesehatan yang dapat dimanfaatkan masyarakat, bukan justru meninggalkan proyek terbengkalai dan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban penggunaannya.

Kejati Maluku Utara perlu memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.

Jika ditemukan bukti yang cukup mengenai tindak pidana, siapa pun yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum. Namun, penetapan tersangka maupun tindakan hukum lainnya harus didasarkan pada alat bukti, bukan tekanan atau opini media sosial.

Nama Koko Laos, Bupati James Uang, perusahaan pelaksana, serta pihak lain yang berkaitan dengan proyek perlu mendapatkan kejelasan melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif.

Hingga berita ini ditayang,  upaya konfirmasi untuk mendapat penjelasan dari Jhoni alias Koko Laos dan Bupati James Uang mengenai berbagai sorotan tersebut masih diperlukan. Hak jawab dan ruang klarifikasi tetap terbuka.

Rp42,9 miliar bukan angka kecil. Masyarakat berhak mengetahui ke mana uang negara digunakan, mengapa rumah sakit tidak selesai, dan siapa yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran hukum. (sah/red)