Klikfakta. id, TERNATE- Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara menerima kunjungan Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Adhi Kuntjoro Sutarmanto, beserta jajaran dalam rangka pelaksanaan asistensi dan pembinaan pertanggungjawaban keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) AHU, Selasa (10/11/2026)
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Kepala Kantor Wilayah tersebut disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Topan Sopuan, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Rian Arvin, serta jajaran terkait.
Asistensi dan pembinaan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat pemahaman serta meningkatkan ketertiban administrasi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan DIPA AHU.
Pembahasan mencakup tata cara penyusunan dokumen pertanggungjawaban, kelengkapan bukti transaksi, ketelitian administrasi, serta kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.
Kakanwil Kemenkum Malut, Topan Sopuan, menyambut baik pelaksanaan asistensi tersebut.
Ia menyampaikan bahwa pengelolaan anggaran harus dilaksanakan secara cermat dan bertanggung jawab, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.
“Pengelolaan anggaran tidak hanya berorientasi pada terlaksananya kegiatan, tetapi juga harus memastikan seluruh proses administrasinya tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami berharap melalui asistensi ini, jajaran semakin memahami ketentuan yang berlaku sehingga pengelolaan anggaran dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujar Topan.
Sementara itu, Kepala Bagian Keuangan Ditjen AHU, Adhi Kuntjoro Sutarmanto, menjelaskan bahwa asistensi dan pembinaan ini menjadi sarana untuk memberikan penguatan kepada satuan kerja dalam memenuhi ketentuan pertanggungjawaban keuangan.
Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menyiapkan dokumen pendukung serta memastikan setiap transaksi memiliki bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan.
“Pertanggungjawaban keuangan harus disusun secara cermat dan didukung dokumen yang lengkap. Setiap penggunaan anggaran perlu dipastikan kesesuaiannya dengan kegiatan yang dilaksanakan, sehingga administrasi keuangan tertib dan seluruh prosesnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan,” ungkap Adhi.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Rian Arvin, turut menyampaikan bahwa arahan dan masukan yang diberikan dalam kegiatan tersebut menjadi perhatian penting bagi jajaran dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, khususnya pada pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan hukum.
“Melalui asistensi ini, kami memperoleh penguatan sekaligus masukan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan. Selanjutnya, kami akan menindaklanjuti setiap arahan yang diberikan dengan melakukan pemeriksaan dan penyempurnaan dokumen, serta memperkuat koordinasi bersama pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan,” jelas Rian.
Kegiatan ini juga menjadi ruang koordinasi antara Kanwil Kemenkum Malut dan Ditjen AHU untuk mengidentifikasi berbagai hal yang perlu diperbaiki serta memastikan pelaksanaan anggaran DIPA AHU berjalan secara efektif dan sesuai ketentuan.
Melalui asistensi dan pembinaan tersebut, Kanwil Kemenkum Malut berkomitmen menindaklanjuti setiap arahan melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen, penyempurnaan administrasi pertanggungjawaban, serta penguatan koordinasi antarunit kerja.
Sinergi ini diharapkan semakin memperkuat tata kelola keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum secara optimal. ( hms/red)
