Klikfakta.id, SOFIFI — Seorang oknum anggota Polisi Wanita (Polwan) yang berinisial Briptu C di lingkungan Polda Maluku Utara terancam dilaporkan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Malut hingga Divisi Propam Mabes Polri.
Ancaman pengaduan tersebut menyusul dugaan keterlibatan oknum Polwan dalam memberikan sejumlah komentar di media sosial Facebook saat pertemuan antara masyarakat dan Pemerintah Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa.
Oknum Polwan tersebut diduga menggunakan akun Facebook bernama Indrawaticindra untuk menyampaikan komentar dalam siaran langsung (live streaming) yang ditayangkan salah seorang warga ketika pertemuan berlangsung.
Sejumlah komentar yang diduga ditulis melalui akun tersebut dinilai mengarah pada Pemerintah Desa Guruapin dan Pemerintah Kecamatan.
Persoalan tersebut menuai keberatan karena dianggap berpotensi membentuk opini publik sekaligus memperkeruh situasi di tengah masyarakat.
Hal itu disampaikan Penasehat Hukum Kepala Desa Guruapin, Wahyuningsih Madilis yang juga advokat sekaligus praktisi hukum pada Kantor Hukum Wahyuningsih Madilis dan CS.
Wahyo menegaskan bahwa persoalan tersebut perlu menjadikan perhatian serius, terutama jika benar melibatkan anggota Polri aktif.
“Yang kami persoalkan adalah kapasitas yang bersangkutan sebagai anggota Polri aktif. Artinya seorang aparat penegak hukum harus memahami batasan dan tanggung jawab profesinya, termasuk ketika menggunakan media sosial,” tegas Wahyuningsih Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, anggota kepolisian harus mampu menjaga profesionalitas dan netralitas ketika muncul persoalan antara masyarakat dengan pemerintah desa.
“Polri seharusnya menjadi penengah, bukan justru menimbulkan persepsi keberpihakan. Jangan sampai komentar di media sosial malah memperkeruh persoalan yang sedang dihadapi masyarakat,” ujarnya.
Wahyuningsih menilai, apabila dugaan tersebut benar, tindakan itu berpotensi menimbulkan persoalan baru karena menyangkut citra pemerintah desa dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Jangan sampai komentar seorang anggota Polri justru menambah mosi tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah desa. Ini bukan persoalan yang sederhana, karena menyangkut kepercayaan publik dan tanggung jawab profesi,” ungkapnya.
Karena itu, pihaknya meminta Briptu C memberikan klarifikasi secara terbuka, terutama untuk memastikan kebenaran kepemilikan akun Facebook yang dipersoalkan.
“Kalau memang benar yang bersangkutan anggota Polri aktif dan akun tersebut miliknya, harus ada penjelasan! Kami ingin persoalan ini terang dan tidak menjadi spekulasi di tengah masyarakat,” tegas Wahyuningsih.
Tak hanya menyampaikan keberatan, pihak kuasa hukum juga menyatakan tengah mempertimbangkan langkah pengaduan resmi kepada Propam Polda Maluku Utara hingga Divisi Propam Mabes Polri.
Mereka meminta dugaan tersebut diperiksa secara objektif dan profesional, mulai dari memastikan kepemilikan akun, menelusuri konteks komentar, hingga menguji apakah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan etik dan disiplin anggota Polri.
Menurut Wahyuningsih, setiap anggota kepolisian memiliki tanggung jawab menjaga kehormatan institusi, termasuk dalam menggunakan media sosial dan berinteraksi di ruang digital.
Jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, pihaknya berharap proses penanganan dilakukan sesuai mekanisme hukum dan kode etik profesi Polri.
Hingga berita ini ditayang , redaksi Klikfakta.id masih dalam upaya konfirmasi kepada oknum Polwan yang dituding. (sah/red)
