Klikfakta.id, HALTENG — Pergerakan Pemuda Peduli Sumber Daya Alam (PP-SDA) mendesak Bareskrim Polri agar segera menelusuri struktur kepemilikan dengan adanya dugaan afiliasi 5 perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.
Desakan tersebut muncul di tengah adanya perkembangan penyidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025 yang menyeret PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka dugaan korporasi.
Pasalnya dalam perkara tersebut, disebut nama pengusaha Arif Kurniawan menjadi perhatian setelah Kejagung menyebut dirinya sebagai salah satu pemilik manfaat atau beneficial owner PT BSJ.
Dengan adanya perkembangan penyidikan itu mendorong PP-SDA meminta aparat penegak hukum memperluas penelusuran kemungkinan hubungan kepemilikan, pengendalian korporasi, hingga jaringan bisnis pertambangan di Malut.
Ketua PP-SDA, Rara Hairun, secara tegas meminta kepada Bareskrim Polri memeriksa lima perusahaan, yakni PT Position, PT Bakti Pertiwi Nusantara, PT Batra Putra Mulia, PT Kaya Pilar Indonesia, dan PT Halmahera Mineral Utama.
Menurut PP-SDA, pemeriksaan tersebut tidak boleh hanya berhenti pada dokumen perizinan dan aktivitas operasional.
Tapi perlu menelusuri siapa pemegang saham sebenarnya, pihak yang mengendalikan perusahaan, sumber pendanaan, serta hubungan antarkorporasi.
“Karena kami menilai transparansi kepemilikan perusahaan menjadi bagian terpenting untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan hukum,” ujar Rara berdasarkan rilis yang diterima,. Rabu (11/11/2026).
PP-SDA, lanjut Rara juga meminta agar proses pemeriksaan dilakukan secara independen, dan profesional, serta tidak tebang pilih.
Desakan tersebut serupa dengan salah satu tokoh Fagogoru Bung Canoks yang juga ikut menyuarakan sorotonnya.
Bung Canoks juga mendorong terkait dengan keterbukaan informasi mengenai kepemilikan dan pengendalian perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah Halmahera Tengah.
Aspirasi tersebut dapat menekankan bahwa masyarakat Fagogoru memiliki kepentingan langsung terhadap pengelolaan kekayaan sumber daya alam di daerahnya.
Penelusuran terhadap perusahaan tambang, menurut tuntutan tersebut, perlu mencakup kemungkinan kepemilikan silang, hubungan afiliasi, serta pihak-pihak yang sesungguhnya menikmati keuntungan ekonomi dari aktivitas pertambangan.
Selain persoalan kepemilikan, kata Canoks perhatian terhadap perlindungan lingkungan, kewajiban reklamasi dan pascatambang, serta keterlibatan pengusaha lokal dalam kegiatan ekonomi pertambangan.
“Kami masyarakat di sekitar wilayah tambang berharap tidak hanya menanggung dampak aktivitas industri, tetapi memperoleh manfaat ekonomi yang nyata,” ucapnya.
PP-SDA meminta aparat menelusuri sejumlah aspek, pada lima perusahaan tambang tersebut di antaranya:
– Struktur pemegang saham dan perubahan kepemilikan perusahaan
– Identitas direksi dan komisaris
– Pemilik manfaat atau beneficial ownership
– Sumber pendanaan dan transaksi keuangan apabila ditemukan indikasi mencurigakan
– Hubungan afiliasi dengan perusahaan pertambangan lainnya
– Legalitas IUP, dokumen RKAB, serta persetujuan penggunaan kawasan hutan
– Kewajiban reklamasi, pascatambang, dan perlindungan lingkungan.
Rara secara khusus juga menyebut aktivitas pertambangan di Pulau Gebe dan lainnya di Halmahera Tengah, PP-SDA meminta agar pemeriksaan dilakukan berdasarkan dokumen resmi dan verifikasi lapangan.
“PT Batra Putra Mulia dan PT Bakti Pertiwi Nusantara termasuk perusahaan yang secara khusus kami minta mendapatkan penelusuran dari aspek legalitas, kepengurusan, kepemilikan, serta kepatuhan kewajiban lingkungan,” pungkas Rara.
Meski demikian, hingga saat ini belum terdapat bukti resmi untuk memastikan bahwa kelima perusahaan tersebut dimiliki atau dikendalikan Arif Kurniawan maupun Listyo Sigit Prabowo.
Di tingkat nasional, Kejagung sebelumnya menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025.
Kejagung menduga perusahaan tersebut tetap melakukan aktivitas penambangan meskipun masa berlaku izin usaha pertambangannya telah berakhir pada 2014.
Nama Arif Kurniawan turut disebut dalam penyidikan sebagai salah satu pemilik manfaat perusahaan tersebut.
Pada 9 November 2026 kemarin penyidik juga melakukan penggeledahan enam lokasi yang berkaitan dengan perkara tersebut untuk mengumpulkan dokumen dan barang bukti.
Selain PT BSJ, sejumlah perusahaan lain yang disebut dalam penelusuran jaringan bisnis tersebut antara lain PT Karya Alam Abadi (KAA), PT Adhita Nikel Indonesia (ANI), PT Alam Mitra Indah (AMI), PT Alam Mitra Indah Nugraha (AMID), dan PT Hafar Jaya (HJ).
Penyidik mendalami dugaan adanya hubungan pengendalian perusahaan melalui struktur holding PT DDA bersama seorang berinisial LEI.
Perkembangan perkara tersebut juga muncul perhatian terhadap dugaan hubungan Arif Kurniawan dengan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Namun, berdasarkan keterangan Jampidsus Kejagung Kuntadi pada 9 November 2026, dugaan keterkaitan tersebut masih dalam pendalaman penyidik.
Kejagung belum menyimpulkan adanya keterlibatan ataupun perlindungan dari Listyo Sigit terhadap aktivitas pertambangan yang sedang diperiksa.
Karena itu, dugaan kepemilikan maupun pengendalian bisnis pertambangan nikel oleh Listyo Sigit tidak dapat dinyatakan sebagai fakta tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
PP-SDA dan aspirasi masyarakat Fagogoru meminta agar setiap informasi mengenai kemungkinan hubungan korporasi, transaksi keuangan, maupun penyalahgunaan kewenangan ditelusuri secara objektif oleh lembaga berwenang.
Selain penelusuran kepemilikan perusahaan, PP-SDA meminta pengawasan pertambangan di Halmahera Tengah juga turut memperhatikan penertiban kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Legalitas penggunaan kawasan hutan, persetujuan penggunaan kawasan hutan, dokumen RKAB, serta kewajiban reklamasi dan pascatambang dinilai harus menjadi bagian dari pemeriksaan.
PP-SDA menegaskan bahwa besarnya investasi industri nikel harus sejalan dengan kepatuhan hukum, perlindungan lingkungan, penyerapan tenaga kerja lokal, serta kesempatan ekonomi bagi masyarakat dan pengusaha daerah.
“Bagi masyarakat Fagogoru, kekayaan nikel Halmahera Tengah bukan semata-mata untuk komoditas ekonomi, melainkan sumber daya alam yang harus memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang,” tukasnya.
PP-SDA menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong aparat penegak hukum menindak setiap pelanggaran apabila ditemukan bukti yang cukup.
“Negara harus hadir! Transparansi kepemilikan perusahaan harus dibuka sesuai ketentuan hukum. Aktivitas pertambangan harus diawasi, dan kekayaan nikel Maluku Utara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. ( sah/red)
