Klikfakta. id, HALBAR– Tim penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, menggelar pemeriksaan terhadap Bupati Halbar, James Uang.
Bupati James diperiksa terkait penanganan dugaan kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Tahun Anggaran 2023-2024, yang nilainya ditaksir kurang lebih Rp6 miliar.
Pemeriksaan terhadap orang nomor satu di Halbar ini langsung menjadi perhatian serius publik. Pasalnya, anggaran yang seharusnya menjadi penyambung hidup masyarakat kurang mampu, kini berada dalam pusaran dugaan tindak pidana korupsi.
Jaksa Benarkan Pemeriksaan
Pemeriksaan terhadap Bupati James Uang dibenarkan oleh Kasi Intelijen Kejari Halbar, Lehavre Abeto, saat dikonfirmasi.
“Betul, hari ini ada pemeriksaan,” singkatnya, Kamis(12/11/2026).Â
Pemeriksaan ini merupakan bagian dari rangkaian penyidikan yang tengah dilakukan Kejari Halbar.
Sebelumnya, sejumlah pihak telah dimintai keterangan, di antaranya Kepala Dinas Sosial Halbar, Amos, mantan Ketua ULP, dan sejumlah kepala desa.
Fokus Penyidik : Mark Up Sembako
Tak berhenti pada pemeriksaan saksi, penyidik juga dikabarkan mulai membongkar mekanisme pengadaan bahan kebutuhan pokok atau sembako untuk masyarakat penerima bantuan.
Komoditas yang menjadi perhatian antara lain beras, minyak goreng, dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya.
Dugaan mark up atau penggelembungan harga dalam proses pengadaan menjadi salah satu aspek yang tengah didalami.
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya bukan sekadar administrasi yang bermasalah, melainkan berpotensi menyeret pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan uang negara.
Rp6 Miliar Bukan Angka Kecil
Nilai anggaran yang mencapai lebih dari Rp6 miliar bukan angka kecil. Dana tersebut bersumber dari anggaran publik dan diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Karena itu, penyidik dituntut tidak berhenti pada pemeriksaan formalitas. Seluruh proses harus dibongkar secara terang, mulai dari perencanaan anggaran, penentuan penyedia, proses pengadaan, penetapan harga, distribusi sembako, hingga realisasi bantuan kepada masyarakat penerima.
Pertanyaan mendasarnya sederhana, apakah masyarakat benar-benar menerima bantuan sesuai nilai anggaran yang dibelanjakan?
Jika terdapat selisih harga, ketidaksesuaian volume, atau barang yang tidak sesuai spesifikasi, siapa yang harus bertanggung jawab?
Penyidik juga perlu menelusuri dokumen kontrak, bukti pembayaran, aliran dana, serta kemungkinan kerugian keuangan negara melalui mekanisme yang sah.
Jangan Berhenti di Saksi
Pemeriksaan terhadap James Uang menjadi momentum penting bagi Kejari Halbar untuk menunjukkan keseriusan dalam mengusut dugaan penyimpangan anggaran bansos tersebut.
Jangan sampai perkara yang menyangkut hak masyarakat kecil hanya berhenti pada pemeriksaan sejumlah saksi, sementara pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab justru luput dari jerat hukum.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang bansos lebih dari Rp6 miliar itu dikelola. Siapa yang mengatur pengadaan? Siapa yang menentukan harga? Siapa yang menerima keuntungan jika benar terjadi penggelembungan harga?
Hingga kini, dugaan penyimpangan tersebut masih dalam proses pendalaman penyidik. Pemeriksaan terhadap Jems Uang juga tidak serta-merta berarti yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana.
‎Namun satu hal yang tidak boleh ditawar: uang bantuan sosial adalah hak masyarakat, bukan ruang untuk mempermainkan anggaran negara.
‎
‎Kejaksaan harus mengusut sampai tuntas. Jika ditemukan bukti keterlibatan siapa pun, tanpa memandang jabatan dan kekuasaan, hukum harus ditegakkan. (sah/red)
