Desakan ini melalui aksi demontrasi secara besar-besaran mendesak KPK segera mengambil tindakan hukum terhadap MK terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi pengadaan kapal MV. Expres 01 dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp.15,19 miliar.
Dugaan kasus tindak pidana korupsi tersebut juga menjadi sorotan utama dalam aksi yang dilakukan PB-FORM Malut untuk menekankan penegakan hukum yang adil dan merata sesuai prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945.
Koordinator lapangan massa aksi dari PB-FORM Malut Vinot dalam orasinya menyampaikan rasa ketidakpuasan masyarakat dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi pengadaan MV. Expres 01 yang dilakukan oleh mantan Bupati Halsel dua periode yakni MK.
“Kami mendesak KPK agar segera mengadili Muhammad Kasuba, karena Kasus ini terlalu lama menggantung tanpa kepastian hukum yang tetap, jangan tebang pilih dalam penegakan hukum,” ujar Vinot kepada Klikfakta.id pada Kamis 15 Agustus 2024 melalui pres rilisnya.
Sebagaimana, kata Vinot yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 21 ayat 1, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.
Ia menjelaskan kasus ini bermula dari penyidik kejaksaan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara pada tahun 2009.
Namun pada tahun 2012 oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Ternate dapat membatalkan SP3 tersebut, mengacu pada Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Pasal tersebut mengatur bahwa jika terdapat alasan yang cukup untuk melanjutkan penyidikan, maka SP3 dapat dibatalkan dan penyidikan harus diteruskan.
Meski demikian, Vinot menyebutkan penegakan hukum dalam kasus ini tampaknya mengalami penundaan, yang menimbulkan kekhawatiran akan adanya praktik tebang pilih, dan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan di mata hukum yang telah. diatur dalam Pasal 27 UUD 1945.
“Pasal ini menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali,” katanya.
Penegakan hukum yang lamban dan tidak konsisten dalam kasus tersebut menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga penegak hukum.
PB-FORM Malut menegaskan bahwa KPK dengan tegas harus mengambil langkah konkrit untuk mengatasi situasi dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diatur dalam konstitusi.
“Dalam penegakan hukum, tidak boleh ada diskriminasi atau intervensi. KPK harus bertindak sesuai dengan fakta dan bukti yang ada, tanpa adanya kompromi atau pengaruh politik. Ini adalah ujian besar bagi integritas lembaga penegak hukum kita,” ucap Vinot.
Pernyataan yang baru disampaikan PB-Form Malut ini mencerminkan harapan agar KPK menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam menangani kasus kasus korupsi, khususnya kasus MV. Express Halsel.
“Serta Kami juga memastikan KPK mempunyai tindakan hukum yang akan dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas,”
Vinot mengungkap PB-Form Malut berkomitmen untuk terus mengawal proses hukum kasus pengadaan kapal MV. Express, mereka menegaskan bahwa aksi tidak akan berhenti sampai Muhammad Kasuba diadili.
“Kami akan terus mengawal kasus ini sampai Muhammad Kasuba diadili dan kami akan terus melanjutkan aksi ini pada Senin besok,” pungkasnya.
“Komitmen kami dari PB-Form Malut menunjukkan determinasi untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan tidak memihak, serta menjaga integritas sistem hukum di Indonesia,” tutupya. ***
Editor : Armand
Penulis : Saha Buamona