Klikfakta. id, JAKARTA–– Pengamat ekonomi Dr. Noviardi Ferzi menilai lonjakan beban bunga dan cicilan utang pada APBN 2026 menjadi sinyal peringatan serius bagi ketahanan fiskal Indonesia.
Ia menyebut, meningkatnya kewajiban pembayaran utang berpotensi memangkas ruang belanja produktif pemerintah.
Merujuk laporan International Debt Report 2025 Bank Dunia, Noviardi menjelaskan bahwa total utang negara berkembang telah mencapai US$8,9 triliun pada 2024, dengan pembayaran bunga global menembus rekor US$415,4 miliar. Tekanan ini ikut dirasakan Indonesia.
“Pada 2026 pemerintah kembali menerbitkan utang baru sekitar Rp833 triliun, sementara beban pembayaran pokok dan bunga mendekati Rp600 triliun. Ini melonjak tajam dibanding 2020 yang masih sekitar Rp338 triliun. Artinya, hampir seperempat belanja negara terserap hanya untuk kewajiban utang,” kata Noviardi, Minggu, 8 Februari 2026.
Ia menambahkan, hingga akhir 2025 total utang nasional (pemerintah, Bank Indonesia, dan swasta) telah mencapai sekitar Rp9.138 triliun, dengan utang luar negeri pemerintah berada di kisaran US$210 miliar atau setara Rp3.300–3.400 triliun.
Menurut Noviardi, meskipun rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih dijaga di bawah 40 persen, indikator debt service ratio kini berada di level 39,9 persen, mendekati batas kewaspadaan fiskal.
“Secara regulasi memang masih aman, tapi secara substansi APBN sudah masuk fase lampu kuning. Jika tren ini berlanjut, belanja strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan penguatan UMKM bisa semakin terdesak,” tegasnya.
Noviardi juga mengapresiasi langkah pemerintah yang memperbesar porsi pembiayaan dalam negeri melalui Surat Berharga Negara (SBN) serta memperluas investor ritel lewat ORI, SBR, dan sukuk.
Namun, menurutnya pendekatan tersebut perlu dibarengi terobosan pembiayaan non-utang.
Selain itu ia mendorong percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), optimalisasi sovereign wealth fund Danantara, pemanfaatan dana sosial keagamaan seperti zakat dan wakaf produktif, serta pengembangan bursa karbon sebagai sumber devisa baru.
“Indonesia punya kekuatan pasar domestik dan kekayaan alam yang besar. Kalau dikelola serius, kita bisa mengurangi ketergantungan pada utang dan memperluas ruang fiskal,” ujarnya.
Terakhir ia juga menekankan pentingnya reformasi penerimaan negara, terutama pajak, agar struktur APBN lebih sehat dan berkelanjutan.
“Utang masih diperlukan, tapi harus semakin selektif dan benar-benar produktif. Target besarnya adalah kemandirian fiskal, supaya APBN tidak terus terbebani warisan utang masa lalu, melainkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional, ” tukasnya. (tim/red)
