Klikfakta.id,Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa menggelar rapat koordinasi tindak lanjut laporan aktivitas kapal China di wilayah yurisdiksi Indonesia tahun 2025.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa, Purwito Hadi Wardhono, ini dihadiri perwakilan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Pertemuan tersebut merupakan respons atas hasil pemantauan yang menunjukkan adanya pola kehadiran kapal China secara aktif dan sistematis di Laut Natuna Utara (LNU) sepanjang tahun 2025.
Aktivitas tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kedaulatan serta kepentingan nasional Indonesia di wilayah perairan tersebut.
Forum koordinasi ini bertujuan memperkuat sinkronisasi kebijakan, integrasi data lintas instansi, serta menyatukan langkah operasional dalam pengamanan wilayah laut Indonesia, khususnya di kawasan strategis Laut Natuna Utara.
Dalam arahannya, Purwito menegaskan bahwa pengamanan LNU harus diwujudkan melalui kehadiran negara yang konsisten, berbasis data terverifikasi, serta didukung koordinasi lintas sektor.
“Pengamanan wilayah laut harus dilakukan secara tegas, terukur, dan berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan stabilitas kawasan,” ujar Purwito.
Rapat juga membahas berbagai tantangan di lapangan, terutama terkait keterbatasan dukungan logistik dan fasilitas pangkalan depan.
Untuk itu, para peserta rapat menyepakati perlunya penguatan peran Bakamla dan TNI Angkatan Laut, peningkatan sistem pengawasan maritim, serta pembangunan dukungan logistik di wilayah strategis seperti Natuna dan Batam.
Melalui rapat koordinasi ini, Purwito menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat sinergi antar kementerian dan lembaga dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan nasional Indonesia di Laut Natuna Utara.(hms/red)
